-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

09 October 2009

585 Ton Raskin Diindikasi Tak Tersalurkan

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/10/09/37850

09 Oktober 2009 | 09:58 wib | Nasional

585 Ton Raskin Diindikasi Tak Tersalurkan

Garut, CyberNews. Sekitar 585 ton beras untuk sekurangnya 29.250 kepala keluarga (kk) masyarakat miskin (raskin) di kabupaten Garut, diindikasikan tak tersalurkan pada rumah tangga sasaran (RTS) atau penerima manfaat.

Kepala Bagian Ekonomi Setda setempat Ir Sutarman, Jumat (9/10), mengemukakan kekhawatirannya tersebut menyusul adanya tunggakan yang belum dibayarkan dari tingkat desa Rp 936 juta.

Tunggakan sebesar itu, terdiri tunggakan Maret 2009 Rp 13 juta, April Rp 66 juta, Mei Rp 233 juta serta tunggakan Juni Rp 624 juta, sehingga total seluruh tunggakan tersebut setara dengan 585 ton raskin yang harga jualnya Rp 1.600/kg, katanya.

Sedangkan setiap KK miskin mendapatkan alokasi jatah pembelian 20 kg raskin setiap bulan, atau dari 585 ton ini diperuntukan bagi 29.250 kk miskin yang menghidupi sekitar 146.250 anggota keluarga.

Bahkan lebih banyak karena kenyataan di lapangan setiap KK miskin memperoleh jatah pembelian kurang dari 20 kg, malahan hanya 5 kg. Karena itu, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan tim koordinasi, pemantau serta Satuan Kerja (Satker) raskin termasuk dengan unit pengaduan masyarakat untuk menggalakan aspek pengendalian serta pengawasannya, tegas Sutarman.

Sebab menurut dia, di tingkat penerima manfaat dipastikan telah melakukan pembayaran ke tingkat desa termasuk kepada kolektor penagihan penyaluran raskin.

Sebelumnya Bupati Garut Aceng H.M Fikri, menyesalkan total tunggakan pembayaran raskin di daerahnya selama ini nyaris mencapai Rp 5 miliar. 

Karena hal itu bisa mengakibatkan terjadinya pengurangan alokasi pembelian bagi warga miskin, sebagai penerima manfaat pada tahun mendatang dibandingkan 2009 ini, padahal jumlah penduduk miskin Garut terus-menerus mengalami peningkatan, tegasnya saat ditemui, kemarin.

Jika tunggakan kepada Bulog tersebut, hingga akhir Desember 2009 tak bisa dilunasi yang rentang waktunya hanya tersisa dua bulan harus bisa melunasi utang Rp 4,862 miliar. "Saya pun terperanjat mendapat informasi dari Bulog, tentang tunggakan sebesar itu, maka langsung mengumpulkan para camat untuk membahas permasalahannya," ungkap Bupati seusai mengadakan pertemuan dengan Sub. Divisi Regional (Divre) III Bulog Ciamis di aula PKK setempat.

Ditemui terpisah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut, Budiman mengatakan, saat ini sangat mendesak diperlukan kebersamaan seluruh elemen untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk diperlukannya ketegasan dari Bulog untuk mengoptimalisasi tim koordinasi.

Meski banyak kalangan Kepala Desa, yang berdalih dana tunggakan raskin ada yang terpaksa dimanfaatkan untuk melunasi desakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta memenuhi kebutuhan ongkos angkut dari titik distribusi (desa) ke setiap lokasi RTS maupun penerima manfaat.

( Ant / CN13 )