KENDARI--Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan tidak ada ikatan hutang-piutang dalam penyaluran beras bagi keluarga miskin dengan pihak penerima (pemerintah desa). "Bulog baru mengeluarkan beras dari gudang kalau penerima yang diwakili kepala desa siap membayar lunas agar tidak ada masalah dikemudian hari," kata Kepala Bulog Divre Sultra Tomy Sikado di Kendari, Selasa (13/10).
Bulog menerapkan kebijakan pembayaran 100 persen dalam penyaluran raskin karena kalau dipinjamkan atau dibayar setelah beras tersalur kepada rumah tangga miskin justeru banyak menimbulkan masalah bagi Bulog, kata Tomy. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan maka dengan sendirinya tidak ada lagi permasalahan antara Bulog dengan para kepala desa ataupun antara kepala desa dengan warga penerima.
Penyaluran raskin di Sultra hingga akhir Oktober 2009 mencapai 40 ribu ton atau sekitar 80 persen dari target penyaluran 47 ribu ton sehingga diprediksi rampung akhir November 2009 mendatang. "Penyaluran raskin terealisasi sesuai bulan berjalan karena tidak ada kendala serius yang ditemui di lapangan. Awalnya sedikit mengalami hambatan karena menunggu penetapan pagu pemerintah daerah sehingga penyaluran baru normal April 2009," katanya.
Khusus daerah-daerah kepulauan yakni Kabupaten Wakatobi, sebagian Kabupaten Buton dan Buton Utara yang hanya mengandalkan transportasi melalui laut disepakati direalisasikan dua bulan sekaligus agar efektif dan efisien. Penyaluran Raskin rata-rata 3.400 ton/bulan selama 12 bulan tidak ada masalah bagi Bulog, bahkan membuka peluang seluas-luasnya karena saling menguntungkan.
Bulog yang mengemban misi bisnis, penjamin stabilitas harga dan stok pangan, khususnya beras senantiasa mempersiapkan diri terhadap kemungkinan kenaikan harga yang memberatkan konsumen. "Raskin adalah pengadaan beras bersubsidi yang diprogramkan pemerintah dengan tujuan menjamin ketersediaan pangan beras dan menekan kenaikan harga," katanya.
Pemprov Sultra menetapkan 238.948 rumah tangga miskin (RTM) berhak mendapatkan beras bersubdisi sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.600/Kg. ant/taq
