Puluhan Orang Terjaring Razia KTP di Malang

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/10/06/18083191/Puluhan.Orang.Terjaring.Razia.KTP.di.Malang Puluhan Orang Terjaring Razia KTP di Malang / Selasa, 6 Oktober 2009 | 18:08 WIB MALANG, KOMPAS.com - Lebih dari 30-an masyarakat terjaring operasi pemantauan dan penertiban kartu tanda penduduk (KTP) dan surat keterangan tinggal sementara (SKTS) yang dilakukan oleh tim gabungan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Bagian Hukum, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Selasa (6/10) di alun-alun Kota Malang. Mereka terjaring operasi tersebut karena tidak membawa KTP, masa berlaku KTP habis, tidak memiliki SKTS, dan sebagainya. Yang terjaring kemudian didata dan diminta mengisi surat pernyataan untuk segera mengurus kelengkapan administrasi kependudukan. Pemantauan KTP dan SKTS tersebut berdasarkan surat keputusan wali kota Malang nomor 188.45/268/35.73.112/2009 tentang pembentukan tim pemantauan dan penertiban KTP dan SKTS. "Untuk sementara mereka tidak akan ditindak, sebab ini sifatnya masih peringatan. Nanti setelah ini kalau ada operasi lagi dan mereka tetap belum melengkapi data administrasi, mereka bisa kena tipiring," ujar Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang, Rahman Nurmala di Malang. Operasi penertiban KTP dan SKTS ini menurut Rahman untuk mengontrol laju urbanisasi ke Kota Malang. Di mana setiap tahunnya sebanyak 22.000-an orang masuk ke kota Malang. Mereka bisa terdiri dari pelajar, mahasiswa, pencari kerja, dan sebagainya. "Data tersebut paralel dengan data orang yang keluar dari Kota Malang," ujar Rahman. Adapun jumlah penduduk Kota Malang saat ini mencapai 851.000-an jiwa. Kontrol terhadap laju urbanisasi menurut Rahman penting, apalagi dibandingkan dengan kapasitas suatu kota. "Sebab jika kota sudah tidak bisa menampung penduduk yang datang, akan timbul beragam persoalan seperti pengangguran, persoalan rumah hunian liar, kemacetan lalu lintas, kriminalitas, dan sebagainya," imbuh Rahman. Sebelum menertibkan KTP masyarakat umum, Rahman mengaku sebelumnya sudah melakukan penertiban KTP di lingkup pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kantor pelayanan terpadu Tlogowaru Kota Malang. DIA