BANYUMAS--Sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Miskin dan juga pengurus KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim) Banyumas, Jateng, Selasa (6/10), menggelar aksi di alun-alun depan kantor Setda Kabupaten Banyumas. Mereka menuntut agar kebijakan pemkab memberhentikan program bantuan biaya kesehatan bagi warga miskin melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM) dicabut kembali. Mereka menilai, kebijakan untuk membantu warga miskin yang tidak tertampung dalam program Jamkesmas sangat dibutuhkan masyarakat.
Aksi tersebut juga disertai beberapa warga miskin yang gagal mendapatkan SKTM karena pemkab tidak lagi menerapkan kebijakan itu. Warga miskin asal Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, dan kelurahan Mersi yang mengaku permohonannnya mengajukan SKTM tidak dikabulkan Bagian Kesra Pemkab Banyumas.
Selain menggelar orasi, peserta aksi juga membentangkan poster yang intinya mengecam kebijakan pemkab mencabut kebijakan tersebut. Dalam aksi tersebut, mereka ditemui beberapa perwakilan anggota DPRD Banyumas yang dipimpin Widodo (wakil ketua), dan dari pihak eksekutif yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Banyumas, dr Widayanto SKM, Direktur RSUD Banyumas, dr Gempol Suwandono, dan Kabag Humas Setda Banyumas, Agus Nur Hadie.
Koordinator Aksi, Yoyok Sukoyo, dalam pertemuan dengan wakil DPRD dan eksekutif menyatakan keputusan Pemkab Banyumas mencabut program bantuan biaya kesehatan warga miskin melalui SKTM, menunjukkan bahwa pimpinan eksekutif tidak peduli terhadap nasib rakyat miskin. ''Program SKTM yang pro rakyat dihapuskan, sementara proyek-proyek besar yang tidak menyentuh langsung kehidupan rakyat justru dihapuskan. Ini menunjukan pimpinan pemerintahan Banyumas, sudah tidak memiliki jiwa yang pro rakyat,'' jelasnya.
Sementara pihak eksekutif yang diwakili dr Gempol Suwandono, dalam pertemuan itu membantah bahwa bahwa pihak eksekutif sudah tidak peduli terhadap nasib rakyat miskin. Menurutnya, dalam masalah bantuan layanan kesehatan warga miskin, Ppmkab memang sempat menghentikan program SKTM karena dana yang dialokasikan dari APBD 2009 sudah habis.
Dari dana Rp 3,1 miliar yang dialokasikan untuk program ini, seluruhnya sudah terserap untuk membayar klaim atas pelayanan RS yang diberikan bagi rakyat miskin. Bahkan saat ini, Pemkab masih memiliki hutang Rp 1,3 miliar karena klaim dari rumah sakit pelaksana program SKTM tersebut ada yang belum dibayar.
Namun setelah dilakukan berbagai pembahasan, dr Gempol menyebutkan, program bantuan kesehatan bagi rakyat miskin ini bisa kembali dijalankan. Namun, menurutnya, mekanisme yang berlaku tidak lagi melalui pengajuan permohonan SKTM tapi dengan cara rembug desa hingga kecamatan.
''Melalui mekanisme ini, maka jika ada warga miskin di satu desa yang sakit, bisa mengajukan pengobatan gratis dengan cara rembug desa yang kemudian disahkan pihak kecamatan. Bila dari rembug desa yang diikuti pihak ketua RT, RW dan desa, ternyata warga bersangkutan memang pantas mendapat bantuan pengobatan gratis, maka kita akan membebaskan biaya perawatan di RS,'' katanya.
Gempol juga menyebutkan, dalam penyelenggaraan bantuan pengobatan warga miskin ini, Pemkab Banyumas juga sudah mengajukan permohonan bantuan anggaran dari Pemprov Jateng. Hasilnya, Pemprov telah menyetujui bantuan senilain Rp 1,2 miliar. Sedangkan RSU Margono juga mendapat bantuan Rp 1,5 miliar untuk pengobatan warga miskin. wid/rif
