http://www.beritakota.co.id/berita/berita-utama/16482-warga-blokade-jalan-pembongkaran-gagal.html
Warga Blokade Jalan Pembongkaran Gagal | Jum'at, 09 Oktober 2009 04:52 | JAKARTA, BK
Rencana penertiban hunian warga RT 016/04 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara tertunda untuk kali kedua, Kamis (8/10). Ribuan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari Pemprov DKI dan Pemkot Jakut berpakaian lengkap dengan pentungan dan tameng gagal memasuki lokasi. Mereka gagal membuka blokade warga yang juga melengkapi diri dengan senjata berupa kayu, bambu runcing, dan bom molotov.
 BK/EKO SISWONO
DIAMANKAN: Seorang petugas intel mengamankan bambu runcing yang dipakai warga dalam aksi bakar ban dan pemblokiran jalan di Cakung, Jakarta Utara, Kamis (8/10).
Suasana sempat tegang dan memanas saat warga membakar puluhan ban bekas di Jl Cakung Cilincing (Cacing) untuk menghalau petugas yang tiba di lokasi sekitar pukul 07.00. Warga pun langsung membentuk pagar betis dan siap bentrok fisik. Sementara petugas siaga di seberang Jl Cacing.
Nyali petugas akhirnya ciut. Mereka tidak berani memasuki areal pemukiman warga. Suasana kian mencekam setelah warga memblokade Jl Cacing. Akibatnya, ruas jalan vital bagi kendaraan berat yang hendak menuju Pelabuhan Tanjungpriok dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) itu terganggu dan mengalami kemacetan hingga tiga kilometer.
Warga mengancam akan meledakkan truk bermuatan bahan kimia yang terjebak kemacetan jika petugas berani mendekat. Para sopir yang terjebak kemacetan tidak bisa berbuat banyak melihat aksi warga. Mereka hanya bisa mengurut dada.
Beruntung aparat kepolisian dari Polres Metro Jakut tiba di lokasi dan langsung meminta warga membuka blokade serta tidak menghalangi arus lalu lintas supaya tak menggangu perekonomian. Kapolres Jakut Kombes Pol Rudy Sufachriadi meminta warga membuka blokade. "Saya minta blokade jalan dibuka. Saya jamin tidak akan ada pembongkaran," kata Rudy di hadapan ratusan warga.
Semula warga menolak, karena khawatir permintaan itu merupakan upaya aparat untuk memuluskan masuknya petugas Satpol PP ke pemukiman. Namun penolakan warga justru membuat Rudy semakin mempertegas ucapannya bahwa tidak akan ada penggusuran. Bahkan dia memberikan batas waktu kepada warga selama 30 menit untuk segera membuka jalan. Jika tidak, pihaknya akan membawa warga ke meja hukum lantaran mengganggu keamanan dan ketertiban umum. "Saya minta jalan segera dibuka. Saya beri waktu selama 30 menit," tegas Rudy.
Akhirnya warga bersedia membuka blokade. Mereka pun masuk ke pemukiman masing-masing. Begitu pula ribuan aparat Satpol, kembali ditarik dari lokasi.
Kuasa hukum warga Silvester Nong dan Marah Siregar kepada wartawan mengatakan, lahan seluas 1,8 hektar itu masih dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artinya pembongkaran yang hendak dilaksanakan jelas menyalahi aturan. "Seharusnya pembongkaran tidak perlu dilakukan Walikota Bambang Sugiyono, masalah lahan ini masih dalam proses di PTUN. Jika Walikota memahami hukum, seharusnya menolak mengeluarkan surat perintah bongkar (SPB) atas permintaan pemilik lahan dan harus melakukan tindakan persuasif dan preventif kepada warga," kata Silvester.
Akibat pemblokiran jalan, para sopir mengaku menderita kerugian lumayan besar. Mereka terlambat melakukan bongkar muat barang di pelabuhan lantaran terjebak kemacetan. Para sopir mengaku kerugian untuk bongkar muat barang mencapai Rp500.000/mobil.
"Akibat pemblokiran jalan biaya solar membengkak, pengiriman barang terlambat dan harus membayar biaya keterlambatan bongkar muat sebesar Rp500.000/mobil kepada pengelola pelabuhan," keluh Sokib (36), sopir salah satu perusahaan di kawasan KBN.
Sedangkan Ester (16), siswi SMA harus turun dari angkot dan terlambat tiba di sekolah. Padahal kemarin dia harus cepat tiba di sekolah untuk mengikuti ujian tengah semester. "Tau nih, saya terlambat, sudah jam segini saya masih terjebak kemacetan. Padahal saya harus mengikuti ujian tengah semester," tandasnya agak ketakutan melihat warga yang beringas. O dra
|
|
