Saturday December 22
TOKYO (AFP) - Japan will accept 1,000 nurses and health care workers from Indonesia from as early as next year under a free trade pact to help ease the country's shortage of such staff, a report said Saturday.
The move will mark the first time Japan has brought in foreign nurses and care workers on a full-time basis, the Nikkei business daily said.
For two years from April, Japan will annually accept 200 licensed nurses and 300 certified care workers, the newspaper said.
If the programme is well received, the figures may be increased for the third year, the Nikkei said.
Nurses will be limited to staying for three years and care workers for four years on their Indonesian certificates and licences. But they can extend their stay by passing Japanese nursing exams or receiving Japanese caregivers certificates.
The workers will work as assistants at hospitals and nursing care facilities after receiving language training.
The economic pact, signed in August, has already been approved in Indonesia, while Japan's government submitted the measure to the legislature earlier this month with an eye to approval in the current Diet session or early next year.
A similar effort is underway to employ workers from the Philippines, but the economic partnership agreement with that country has yet to take effect, the paper added.
The Japanese health ministry estimates the nation needs 40,000 more nurses, while the shortage is estimated to reach 450,000 to 550,000 by 2014, the Nikkei said.
Headlines
22 December 2007
Japan to accept 1,000 nurses, care workers from Indonesia: report
10 December 2007
Polisi Selidiki Transparansi International Indonesia
TI
Senin, 10 Desember 2007 | 16:17 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Polisi menyelidiki lembaga Transparancy International Indonesia karena telah menyatakan kepolisian sebagai lembaga terkorup. Polisi telah menyebar para intel karena mencurigai ada pihak-pihak di balik lembaga itu yang ingin mendiskreditkan kepolisian.
"Intel kami sudah mulai disebar, kami mulai tanya siapa mereka. Jangan-jangan mereka ekstrimis, didanai oleh koruptor," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto di Markas Besar Kepolisian, Senin (10/12).
Sisno juga mencurigai TII bagian dari spionase dan diintervensi oleh pihak asing. Ia bahkan mengatakan bisa jadi lembaga pimpinan Todung Mulya Lubis itu berkepentingan politik untuk pemilihan umum 2009. Mereka, kata dia, lantas berusaha menggulirkan isu yang mendiskreditkan kepolisian.
Kecurigaan itu menurutnya timbul karena TII telah tiga kali melakukan penelitian yang menyatakan kepolisian sebagai lembaga terkorup. Padahal, katanya, kepolisian telah melakukan perbaikan-perbaikan.
"Sebenarnya itu sekarang seperti difitnah, aparat tidak mau memperbaiki diri padahal kita sudah melakukan perbaikan diri," katanya.
Karena itu polisi melakukan penyelidikan terhadap orang-orang di lembaga itu. Polisi juga memikirkan untuk melaporkan mereka karena telah mencemarkan nama baik kepolisian.
"Kalau nanti memenuhi mungkin bisa lebih dari itu. Kalau ternyata menjadi bagian dari infiltrasi, spionase itu bisa lain lagi ceritanya," katanya.
Sebelumnya TII melakukan suvei terhadap 1.010 responden di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Hasilnya, dari indeks maksimal 5, polisi mendapat indeks 4,2. Indeks itu lebih tinggi dibanding DPR dan lembaga peradilan yang mencapai 4,1.
Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Inspektur Jenderal Purnawirawan Farouk Muhammad mengatakan tindakan korupsi itu akibat kebijakan antijudi Kepala Kepolisian Jenderal Sutanto. Kebijakan itu menurutnya mengurangi kas nonformal polisi di tingkat daerah.
Sisno menilai penelitian itu sebagai sampah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Kritik dan saran itu jadi bahan acuan, tapi kalau masukan dan saran itu punyanilai dan bobot. Ini seperti masukan sampah, karena dari proses mereka melaksanakan penelitian sulit untuk dipertanggungjawabkan," katanya.
Sisno mempertanyakan pernyataan Farouk tersebut. Dia mengatakan pernyataan itu memperparah kondisi apalagi menurutnya Farouk adalah polisi yang parah.
"Dia kan tidak pernah jadi polisi lapangan sejak kecil. Masak bilang begitu, ngarang aja. Dia tidak pernah mencerminkan seorang polisi," katanya. Desy Pakpahan
07 December 2007
Anggota DPR Pertanyakan Hasil Temuan Transparansi Internasional
TI
Jum'at, 07 Desember 2007 | 12:42 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Fraksi Golkar Ferry Mursyidan Baldan mempertanyakan hasil survey yang dilakukan Transparansi International Indonesia (TII) tentang DPR dan Partai Politik yang dianggap lembaga terkorup ketiga. "Penelitiannya tidak jelas," katanya di Gedung DPR, Jumat (7/12).
Sebelumnya, TII menyatakan Kepolisian merupakan lembaga terkorup. Menyusul lembaga peradilan, parlemen dan partai politik.
Dia menambahkan lembaga itu tidak secara jelas mengungkapkan indikator yang digunakan untuk menentukan DPR sebagai lembaga terkorup. "Apa indikatornya," katanya.
Seharusnya, kata dia, hal itu diungkapkan secara terperinci. Sehingga bisa menjadi koreksi untuk perbaikan.
Terkait tudingan partai politik itu termasuk lembaga terkorup, Ferry mengatakan, "Sumber dana partai itu tidak jelas, bagaimana bisa menentukan parpol lembaga terkorup," jelasnya. Eko Ari Wibowo