Jakarta ( Berita ) : Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu permasalahan dalam Temu Nasional yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.
Ia mengungkapkan hal tersebut pasca penyelenggaraan hari pertama Temu Nasional 2009, Kamis [29/10] Malam, dan selain masalah infrastruktur ada lima permasalahan lain yang dibahas enam komisi dalam bidang ekonomi
Pertama, dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi utama untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia, Hatta mengatakan perlunya landasan hukum atas permasalahan kendala pengadaan tanah dengan merevisi peraturan dan beberapa peraturan perundangan yang ada.
"Kita menyodorkan usulan agar Pengelolaan dana Badan Layanan Umum, tanah dan landcaping sebaiknya berada dalam satu tangan," ujarnya.
Masih terkait dengan infrastruktur untuk menciptakan iklim investasi yang memadai, Hatta mengutarakan, adanya keinginan untuk membentuk pelayanan satu atap dan dukungan pemerintah daerah untuk pengadaan sektor air minum.
"Kita juga akan memunculkan alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan pembiayaan khusus untuk infrastruktur berskala besar dan berjangka panjang dengan karakteristik kebutuhan infrastruktur dengan alokasi dana dengan suku bunga yang rendah," ujarnya.
Kemudian Hatta mengatakan, masih diperlukan revitalisasi peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yaitu dalam mekanisme kenaikan tarif berdasarkan inflasi.
"Nanti juga disiapkan pengaturan pada negosiasi ITP pelistrikan karena saat ini baru 18 persen saja realisasi, dan dibutuhkan respon yang cepat untuk masa ini," ujarnya.
Masih banyaknya peraturan yang tidak sinkron, penyelesaian PP mengenai kelistrikan dan pembangunan infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah, juga merupakan kendala masuknya investor.
"Terkait dengan pembangunan infrastruktur, penggunaan lahan di hutan lindung harus dilakukan sinkronisasi dan koordinasi untuk memberikan ruang dengan tidak merusak hutan," ujar Hatta.
Kedua, Hatta menginginkan adanya perbaikan kinerja PLN terkait program energi yang harus lebih diberdayakan dalam program revitalisasi industri dan jasa. "Pemadaman total harus diminimalisir hingga nol persen. Kemudian perbaikan kinerja PGN agar suplai ke industri stabil," ujar Hatta.
Hatta menambahkan, masalah ketenagakerjaan juga memerlukan revisi UU nomer 13 tahun 2003 serta dibutuhkan infrastruktur transportasi dan fasilitas dalam pelabuhan-pelabuhan besar untuk menjawab keluhan dari pengusaha yang juga menghambat iklim investasi.
"Tanjung Priuk, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak harus menjadi pelabuhan internasional dengan menambah jumlah jam operasionalisasi dan menambah kemampuan bongkar muat," ujarnya.
Kemudian dibutuhkan peningkatan Bank dan LPII sebagai lembaga pembiayaan ekspor, menyodorkan penggunaan rupiah untuk tarif dalam negeri, harmonisasi tarif bea masuk sebagai instrumen pembiayaan industri utk menarik investasi. "Kita akan mempercepat proses izin usaha dari 60 menjadi 40 hari dengan pelayanan jasa elektronik dan terpadu satu pintu," ujarnya.
Fungsi pelayanan Direktorat Jenderal Pajak juga akan dibatasi dengan menjalankan peran (pelaksana) eksekutif saja dengan keputusan legislatif dan yudikatif diputuskan melalui badan tersendiri dibawah koordinasi menteri keuangan.
"Kepabeanan, Bea cukai, juga akan dibenahi agar tidak terjadi pemeriksaan ganda dan operasionalisasi dengan segera program single window,"ujarnya.
Penataan pasar modern tradisional juga akan dilakukan guna menciptakan persaingan yang sehat untuk melindungi produk manufaktur dan mengadopsi peraturan WTO untuk melindungi produk Indonesia.
Dalam bidang pariwisata yang menjadi kendala adalah lambatnnya kepengurusan visa di bandara yang seharusnya bisa dilakukan diatas pesawat.
Ketiga mengenai masalah ketahanan energi, Hatta menjelaskan, pengusaha dan investor selalu didorong untuk memberikan pasokan energi.
"Usul nyata adalah membuat undang-undang dan permen ESDM tentang batu bara dalam negeri, penyediaan BBM dan menerbitkan kembali Perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II," ujarnya.
Hatta menambahkan masih terkait dengan masalah investasi dan pengelolaan energi serta adanya tumpang tindih aturan maka akan diterbitkan PP mengenai itu serta agenda untuk mencari energi baru selain minyak dimana pengusaha dan pemerintahan harus turut campur menghemat BBM untuk mengurangi emisi karbon.
"Khusus untuk 'renewable energy', menerbitkan peraturan menkeu tentang pemberian insentif untuk pemanfaatan 'renewable energy' berupa keringanan pajak, melimpahkan perizinan kepada Pemda, menerbitkan Perpres untuk penurunan pajak 5 persen, "ujarnya.
Keempat mengenai pengembangan UMKM, Hatta merekemondasikan adanya Lembaga Keuangan dan akan mempermudah prosedur pemberian KUR dengan memberikan penurunan tingkat bunga KUR.
"Kita mempunyai target pencapaian KUR dan mempermudah persyaratan KUR. Kemudian pemerintah telah menyiapkan dana Rp20 triliun untuk sektor UMKM serta pemberdayaan usaha mikro pedesaan terutama yang dikelola kaum perempuan," ujarnya.
Kelima, pemerintah juga mengharapkan ada cetak biru untuk menyelesaikan kerangka regulasi logistik terkait dengan pembangunan transportasi, di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar.
Dan terakhir dalam bidang ketahanan pangan adalah bagaimana penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan di bidang pangan.
"Nantinya akan ada pembentukan lembaga pembiayaan yang didedikasikan untuk melayani pangan dan pertanian, pembentukan sea and coast guard di Indonesia, dan peraturan untuk mempromosikan investasi peran swasta di bidang pangan," ujar Hatta.
Pada hari kedua penyelenggaraan Temu Nasional, Jumat (30/10), Sidang komisi akan membahas bidang Kesejahteraan Rakyat dengan agenda Pengentasan Kemiskinan, Penciptaan kesempatan Kerja, Perluasan Pelayanan Kesehatan, Reformasi Pendidikan, Mitigasi Perubahan Iklim dan Agama dan Pembangunan.
Sidang komisi juga akan membahas bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan agenda Efektivitas Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM serta Pencegahan dan pemberantasan Terorisme.
Hasil dari Temu Nasional ini akan diserahkan kepada masing-masing Menteri Koordinator untuk dilaporkan kepada Wakil Presiden Boediono pada hari Sabtu (01/10). ( ant )
Jum, Okt 30, 2009
Ekonomi