18 Des 2006
Laporan Wartawan Kompas Emilius Caesar Alexey
JAKARTA, KOMPAS - Sekitar 11.000 kasus kekerasan dialami oleh buruh migran Indonesia setiap tahun karena lemahnya perlindungan dari pemerintah. Malaysia dan negara-negara Timur Tengah yang menjadi negara paling tidak bersahabat bagi buruh migran asal Indonesia.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Miftah, dalam demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia dan depan Istana Negara di Jakarta, Senin (18/12). Demonstrasi itu diikuti sekitar 500 orang buruh lokal dan buruh migran dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan Lampung.
Menurut Miftah, selain kekerasan, banyak buruh migran yang menjadi korban trafficking atau perdagangan manusia. Berdasarkan data SBMI, kasus trafficking meningkat dua kali lipat, dari 110 menjadi 220 kasus pada periode 2005-2006.
Kekerasan yang dialami oleh buruh migran sudah terjadi sejak awal keberangkatan sampai di negeri tempat kerja mereka. Menurut Franky Sahilatua, duta International Labour Organization (ILO) untuk buruh migran Indonesia, setiap buruh migran diperas minimal Rp 4 juta per orang sebelum berangkat, oleh berbagai pihak.
Di luar negeri, kata Franky, Kedutaan Besar Indonesia justru tidak aktif melindungi buruh migran Indonesia. Banyak kasus yang kekerasan yang dilaporkan ke KBRI justru tidak ditangani dan bahkan cenderung dibiarkan. "Buruh migran hanya dipandang sebagai komoditas ekspor sehingga keselamatan mereka tidak diperhatikan. Kondisi itu ironis karena tahun depan Indonesia akan mengirimkan satu juta buruh migran baru ke luar negeri," kata Franky.
Frangky dan para buruh menuntut pemerintah meratifikasi konvensi ILO nomor 97 dan 143 mengenai perlindungan terhadap buruh migran. Dengan ratifikasi itu, pemerintah akan dituntut untuk lebih aktif dan progresif melindungi buruh migran.
