25 Mei 2007
Kuala Lumpur (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia memprotes keras terhadap perlakuan oknum-oknum Rela Malaysia yang dinilai tidak manusia terhadap para pekerja Indonesia (TKI) dan saat ini menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan bangsa Indonesia.
"Secara resmi, kami menyampaikan protes keras terhadap oknum-oknum Rela Malaysia dalam operasinya terhadap para pekerja Indonesia yang dinilai tidak manusiawi dan sering merampas barang-barang TKI, seperti uang dan handphone," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno, dalam jumpa persnya, di Kuala Lumpur, Kamis sore.
Menakertrans, Erman Suparno, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Radzi Sheik Ahmad, yang membawahi Imigrasi dan Rela, bertemu di gedung parlemen, Kuala Lumpur, dengan membahas isu-isu di antaranya perlakuan Rela Malaysia, masalah sekitar 30.000 anak-anak TKI di Sabah yang tidak dapat akses pendidikan, dan masalah paspor TKI yang dipegang majikan.
Dalam jumpa pers, Mendagri Malaysia mengatakan bahwa telah dijelaskan bagaimana Rela itu didirikan dan apa wewenang yang diberikan pemerintah Malaysia dalam membantu tugas pemerintah. "Jika ada oknum-oknum Rela yang melakukan kriminal atau menyalahgunakan wewenangnya, pasti akan kami tindak," katanya.
Menurut Radzi, selama empat bulan ini (Januari-April) 2007, sudah ada 12.000 TKI dideportasi karena tidak memiliki dokumen-dokumen kerja.
"Pemerintah Malaysia juga setuju pemerintah Indonesia mendirikan sekolah Indonesia di Kota Kinibalu, Sabah, untuk anak-anak TKI yang jumlahnya sekitar 30.000 tidak mendapatkan akses pendidikan, menyediakan sekolah yang `mobile` (bergerak)," katanya.
Namun setelah itu Menakertrans Erman memberikan keterangan khusus, bahwa akibat protes keras, pemerintah Malaysia sepakat dalam operasi Rela wajib didampingi polisi dan petugas imigrasi. Sebelumnya, Rela dalam operasinya hanya didampingi aparat kepolisian Malaysia, namun kini harus didampingi Imigrasi Malaysia, atau operasi terpadu.
"Pemerintah Malaysia juga sepakat bahwa dalam training dasar Rela akan diberikan materi mengenai hukum," katanya.
Mengenai soal pendidikan anak-anak TKI di Sabah, pemerintah Malaysia juga berjanji akan menekan perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mendirikan fasilitas sekolah bagi anak-anak pekerjanya, dan Indonesia akan menyiapkan guru-gurunya dan buku pelajaran.
Soal paspor yang biasanya dipegang majikan, pemerintah Indonesia dan Malaysia akan membahas lebih lanjut dalam "working group" bilateral karena isu tersebut juga menjadi sorotan dari serikat pekerja dan LSM internasional karena paspor merupakan identitas internasional yang dipegang si pemilik.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga sepakat bahwa majikan Malaysia harus mengeluarkan asuransi yang melindungi aspek kematian, kecelakaan kerja, dan juga kesehatan dengan biaya antara 70-80 ringgit.
Rela adalah organisasi sukarelawan warga Malaysia yang membantu masalah keimigrasi terhadap pekerja asing. Rela didirikan sekitar tahun 1971 untuk menghadapi bahaya komunisme tapi kini diperbantukan menghadapi pekerja asing yang ilegal. (*)
