-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

03 March 2008

Memalukan, DPR Turun Tangan; Soal Kematian Ibu Hamil Akibat Kelaparan, Ilham: Pemkot tak Bisa Disalahkan

Harian Fajar (Makassar), 2 Mar 2008

Jakarta--Kasus kelaparan yang mengakibatkan kematian Dg Basse, 35, dan anaknya, Bahir, 5, langsung memantik respons keprihatinan sejumlah kalangan. Terlebih lagi, kasus kematian Dg Basse yang sedang mengandung tujuh bulan itu, terjadi di daerah yang mudah dijangkau, tepatnya di Jl Dg Tata I Blok 4 D, Makassar.Tak hanya itu. Kasus ini, ternyata juga sudah sampai di ibu kota, Jakarta. Buktinya, anggota Komisi IX DPR RI, Hj Kasmawati Basalama, mengaku akan bertolak ke Makassar, Minggu, hari ini.

Kasmawati yang tak lain adalah wakil rakyat asal Sulsel yang membidangi masalah kesehatan itu, akan turun tangan menyusul kasus kelaparan yang mengakibatkan kematian Dg Basse dan anaknya di Makassar, Sulsel. Ia mengaku, secepatnya akan mencari data terkait kasus tersebut.

Kasmawati menambahkan, kasus kelaparan yang mengakibatkan ibu hamil dan anaknya itu meninggal, sangat memalukan. Terlebih lagi, Sulsel selama ini dikenal sebagai daerah lumbung padi. "Sebagai anggota DPR RI dari Sulsel, saya sangat prihatin," tandasnya.

Lalu, apa langkah riil yang akan ditempuhnya? Kasmawati mengaku akan turun langsung ke lapangan. "Saya akan menanyakan langsung kepada kepala dinasnya (Dinas Kesehatan) besok (hari ini, Red). Kenapa ada warga yang mengalami hal itu? Lalu, bagaimana penanganan sebenarnya? Ini sangat memalukan," katanya, serius.

Ia juga mengaku, hasil kunjungannya itu akan segera dibawa ke Senayan. "Saya akan ambil datanya untuk dibawa ke Komisi IX DPR," jelasnya.

Kendati demikian, legislator Sulsel asal Partai Bintang Reformasi (PBR) ini menilai, pihaknya saat ini belum bisa memastikan langkah lebih jauh. Itu karena data-data kasusnya belum diperolehnya. Tapi, kata dia meyakinkan, pastinya data itu akan dibawa ke Komisi IX DPR RI.

Pecat Lurahnya

Kasus kelaparan yang merenggut nyawa Dg Basse dan anaknya, juga membuat Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, A Reza Ali, berang. Menurut dia, kejadian itu sangat memalukan dan mencoreng muka pemerintah.

Untuk itu, Reza meminta lurah setempat harus bertanggung jawab. Bahkan, Reza meminta lurahnya dicopot. "Terus terang, saya sangat terkejut membaca kejadiannya. Ini patut disesalkan karena menimpa saudara kita," tandasnya, prihatin.

Reza juga khawatir, masih ada warga miskin lainnya yang menghadapi kondisi yang serupa. Hanya saja, mereka belum terdeteksi hingga saat ini. Sehingga, Reza meminta pemerintah setempat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Ia menambahkan, pemerintahan SBY-JK sudah memprogramkan beras bagi warga miskin. Program itu, ditujukan agar tidak ada lagi warga yang kelaparan. "Makanya, penyalurannya (beras miskin, Red) juga harus diusut. Jangan sampai diselewengkan untuk kepentingan tertentu," kata Reza, curiga.

Kata Reza, harusnya Pemkot hingga jajaran kelurahan bisa mendeteksi warganya. "Aparat terkait harus mengusut tuntas kejadian ini," tegasnya.

Menyikapi kejadian itu, Reza memang tidak mau main-main. Sebagai orang nomor satu di Partai Demokrat Sulsel, Reza sudah memberikan instruksi khusus kepada anggotanya di dewan untuk mempertanyakan kasus tersebut. "Saya sudah perintahkan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk mempertanyakan masalah ini," jelasnya.

Reza juga "menyindir" kalangan tertentu yang saat ini baru berbondong-bondong ke lokasi kejadian memberikan bantuan. Menurutnya, memberikan bantuan seperti itu, bukan solusi. Namun, kata dia, yang seharusnya diwaspadai adalah jangan sampai masih ada warga lain yang bernasib sama dan saat ini terancam. "Kejadian ini membuat pemerintah tak bisa dimaafkan," kata Reza dengan nada tinggi.

Alasannya, program itu juga terkait dengan program pemerintah secara nasional. Sehingga, Partai Demokrat, sangat berkepentingan sebagai partai pemerintah. Lalu, apa tanggapan Walikota Makassar terkait kasus itu? Dikonfirmasi malam tadi, Ilham Arif Sirajuddin mengatakan bahwa Pemkot tak bisa disalahkan begitu saja.

Ilham berargumen, Pemkot sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap korban. Buktinya, pihak pemerintah telah mengirimkan mobil jenazah ke rumah korban untuk selanjutnya dipulangkan ke kampung halamannya; Bantaeng.

"Kami tidak melihat mereka warga Bantaeng, tapi kami peduli terhadap korban. Bahkan, keluarga korban yang masih berada di RS, telah diambil alih oleh Dinas Kesehatan Makassar," kata Ilham. Walikota yang baru merampungkan perjalanannya ke Korsel dan Jepang bersama Wapres Jusuf Kalla, mengaku bahwa pihaknya juga tidak bisa disalahkan karena dianggap tidak peduli.

Ilham mengakui, korban sekeluarga memang sudah berada di Makassar selama enam bulan. Hanya saja, keberadaan mereka selama ini tidak menetap.

"Setelah kami telusuri, dia baru berada di sana (Jl Dg Tata) selama sebulanan. Keluarga korban juga selama ini tidak membaur dengan tetangga, sehingga tidak ketahuan kalau kondisinya begini. Nanti setelah ada kasus, baru ketahuan kondisinya," tambah Ilham.

Selain itu, Ilham menampik jika korban disebut menderita gizi buruk. Ia kemudian merujuk pada pemeriksaan Dinas Kesehatan Makassar yang menyimpulkan bahwa Dg Basse meninggal karena diare akut. Ilham juga menyayangkan sikap korban yang tidak mau berobat ke Puskesmas. Padahal, kata dia, pengobatan di Puskesmas sudah gratis. (dibantu Yulhaidir dan Bahar)