JAKARTA (Pos Kota) – Peresmian penggunaan gedung Pendataan Kepulangan TKI di Selapajang, Tangerang oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno diwarnai aksi protes wanita pengusaha angkutan, Selasa (18/3).
Sefrida, pemilik perusahaan angkutan Victory berteriak-teriak pada Menakertrans bahwa dirinya telah dizalimi oleh Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
“Pak Menteri, saya telah dizalimi. Perusahaan saya tidak boleh beroperasi, karyawan-karyawan saya pada kelaparan,” teriak Sefrida yang merangsek maju mendekati Menakertrans saat diwawancarai sejumlah media.
Kontan teriakan wanita tersebut mengundang perhatian media yang langsung mengerubunginya. Namun, sejumlah petugas keamanan langsung mengamankannya ke sebuah ruangan. Aksi tersebut sempat diwarnai dorong-dorongan petugas ketika mengamankan Sefrida yang terus berteriak.
Menakertrans yang didampingi Gubernur Banten Hj. Atut Choisiah dan Kepala BNP2TKI M. Jumhur Hidayat, langsung berlalu meninjau fasilitas gedung lainnya. Jumhur ketika dikonfirmasi protes Sefrida mengatakan perusahaan angkutan wanita tersebut melakukan sejumlah pelanggaran hingga terpaksa diskorsing dan izinnya dibekukan sementara.
“Ini sudah jadi kebijakan BNP2TKI dalam melindungi TKI. Oknum sopir angkutan perusahaan itu ditemukan memeras TKI, maka itu diskorsing. Yang salah kan harus dihukum,” ujarnya santai.
DIBAYANGI PUNGLI
Menakertrans sendiri dalam sambutannya berharap di gedung pengganti terminal III ini, TKI bebas dari segala pungutan dan aparat yang terkait serta petugas keamanan dapat menjamin keamanan mereka,” kata Erman.
Diakui Erman, keberadaan 4 juta TKI di luar negeri saat ini masih dibayang-bayangi pungutan dari sejumlah oknum.
Jumhur ketika dikonfirmasi tentang keluhan PJTKI yang mengaku dipungut Rp5 juta per bulan oleh kepolisian bandara agar TKI bisa berangkat ke luar negeri, minta masyarakat tidak langsung percaya pengaduan tersebut.
“Aparat merazia PJTKI yang memberangkatkan TKI tanpa prosedur atau memalsukan dokumen. Jadi sah-sah aja dirazia. Soal permintaan uang, tanya saja langsung ke pihak kepolisian,” ujarnya.
Jumhur juga membantah isu bawahannya di BNP2TKI mengeluarkan rekomendasi bebas fiskal untuk pemberangkatan TKI ke New Zaeland yang lewat perorangan seperti diungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki), Yunus M. Yamani.
