Sebanyak 130.000 PKL di Ibu Kota Dihantui Penggusuran

Potensi PKL Jakarta Tak Terurus Kamis, 24 April 2008 | 01:22 WIB   Jakarta, Kompas - Potensi pedagang kaki lima atau PKL sebagai ujung tombak pemasaran tidak dibina dengan baik. Kini, 130.000 PKL di DKI justru dihantui penggusuran. Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia DKI Hoiza Siregar, Rabu (23/4), mengatakan, hal ini dapat menyebabkan perekonomian rakyat makin terpuruk.   Rabu pukul 10.00 hingga lepas tengah hari kemarin, Asosiasi PKL Indonesia, didukung Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Komunikasi Wartawan Kelautan dan Perikanan, menggelar dialog sosial guna membahas nasib PKL di Ibu Kota. Acara ini dihadiri pula oleh perwakilan dari DPR, DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan akademisi.   Menurut Hoiza Siregar, dialog kali ini sengaja mengusung tema "Pecel Lele, Mau Ke Mana?". Pedagang pecel lele yang hampir 99 persen menggelar warung tendanya di emper jalan adalah simbol keberadaan PKL yang memberi sumbangsih besar pada perputaran roda perekonomian kota.   Pecel lele, makanan khas Jawa Timur yang relatif murah dan cepat saji, menjadi menu pilihan warga dari berbagai kelas ekonomi. Makanan sederhana ini menjadi contoh sukses bisnis makanan khas daerah yang mampu merajai pasar nasional. Meski demikian, keberadaannya justru terus dicibir, digusur, dan ditiadakan dengan alasan mengganggu estetika kota.   Data dari DKP, untuk kawasan Jabodetabek, setiap hari dibutuhkan pasokan lele hidup paling sedikit 80 ton. Pasokan tersebut terserap oleh sedikitnya 3.000 pedagang pecel lele di DKI dan 1.000-2.000 lainnya di Bodetabek. Miliaran rupiah terus berputar dalam bisnis kaki lima pecel lele ini. Belum lagi jika ditambahkan nilai perputaran uang PKL makanan lainnya, PKL pakaian, dan lain-lainnya.   Data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, pemerintah telah berusaha membina para PKL. Tahun 2005, tercatat 92.751 PKL telah dibina dengan cara direlokasi dan ditampung sementara. Namun, diakui masih terdapat sekitar 85.000 PKL yang belum terbina karena keterbatasan ruang, waktu, dan biaya.   Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Joko Widodo yang hadir sebagai salah satu pembicara mengatakan, pemerintah setempat harus terlebih dahulu menanamkan visi dan misi untuk menata, bukan melenyapkan PKL. PKL harus dipandang sebagai potensi ekonomi yang menjanjikan, bukan penyakit.   "Pendekatan kemanusiaan harus dilakukan. Itu tidak mudah dan tidak cepat. Namun, hasilnya optimal dan menguntungkan," kata Joko Widodo.   Joko mendapat penghargaan dari dalam negeri dan mancanegara karena berhasil menata PKL di Surakarta secara persuasif, bukan represif. Hasilnya, pendapatan asli daerah dari PKL di Solo kini mencapai Rp 14 miliar. (NEL)   http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/04/24/01221467/potensi.pkl.jakarta.tak.terurus