Rabu, 06 Agustus 2008 00:01 WIB
RIBUAN keluarga yang tinggal di kolong Tol Sedyatmo-Wiyoto Wiyono mulai dari Bandara Soekarno-Hatta hingga Cawang, Jakarta Timur, maupun sebaliknya, bersiap-siaplah angkat koper.
Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan penertiban. Hal itu terungkap dalam MoU Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Dirjen Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Dirut PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Shadik Wahono, dan Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Nurdin Manurung, kemarin.
Fauzi Bowo bersama Djoko Kirmanto seusai menandatangani MoU menyatakan ribuan bangunan tersebut merupakan sisa dari 14 ribu yang ditertibkan pada September 2007.
Sesuai MoU, penertiban di bawah kendali Gubernur DKI. Selanjutnya lahan ditata dan dipelihara. Biaya penertiban menjadi tanggung jawab PT CMNP selaku investor.
Penertiban tersebut sebagai antisipasi terulangnya kasus kebakaran di kolong Tol Wiyoto Wiyono ruas Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit kilometer 24+200 tepatnya di kawasan Jembatan Tiga, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, pada 7 Agustus 2007.
Kebakaran merusak kekuatan jalan tol dengan kerugian sekitar Rp20 miliar. Pemerintah juga harus mengeluarkan Rp20 miliar untuk menyalurkan dan menertibkan penghuni kolong tol.
Menurut Djoko Kirmanto, kebakaran pada 2007 di Jembatan Tiga merupakan kejadian keempat akibat kecerobohan penghuni bawah tol. Bila penghuni bawah tol masih dibiarkan, ada kekhawatiran peristiwa serupa akan terulang.
Karena risiko itulah, tambah Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, pihaknya akan melakukan penataan kembali di kolong tol setelah penertiban. Tugas penertiban didelegasikan kepada para wali kota seperti yang pernah dilakukan pada penertiban Agustus 2007 dan 12 September 2007.
Para wali kota yang akan menata ulang lahan kolong tol, membersihkan semua permukiman liar, memberikan santunan uang kerahiman untuk biaya pindah para penghuni.
Di lahan bawah kolong tol yang telah ditertibkan antara lain ditanami pepohonan. Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas menanam setidaknya 2.000 pohon di areal yang sudah bersih dari bangunan.
Wilayah yang sudah ditertibkan, misalnya bawah Tol Wiyoto Wiyono ruas Priok-Pluit, Kelurahan Sungai Bambu, Warakas, Papanggo, Pademangan Timur, Ancol, Penjaringan, Pejagalan, dan Pluit-Angke/Jelambar.
Ketika penertiban berhenti pada November 2007 muncul lagi lapak-lapak pedagang nonpermanen di lokasi lama. Setelah beberapa bulan tidak ada tindakan, para pedagang mulai mendirikan lagi bangunan liar. "Cara seperti ini tidak bisa dibiarkan. Bangunan di bawah kolong tol akan menimbulkan masalah baru," imbuh Foke. (Ssr/Bgz/J-1)
http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjEzNzk=
Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan penertiban. Hal itu terungkap dalam MoU Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Dirjen Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Dirut PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Shadik Wahono, dan Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Nurdin Manurung, kemarin.
Fauzi Bowo bersama Djoko Kirmanto seusai menandatangani MoU menyatakan ribuan bangunan tersebut merupakan sisa dari 14 ribu yang ditertibkan pada September 2007.
Sesuai MoU, penertiban di bawah kendali Gubernur DKI. Selanjutnya lahan ditata dan dipelihara. Biaya penertiban menjadi tanggung jawab PT CMNP selaku investor.
Penertiban tersebut sebagai antisipasi terulangnya kasus kebakaran di kolong Tol Wiyoto Wiyono ruas Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit kilometer 24+200 tepatnya di kawasan Jembatan Tiga, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, pada 7 Agustus 2007.
Kebakaran merusak kekuatan jalan tol dengan kerugian sekitar Rp20 miliar. Pemerintah juga harus mengeluarkan Rp20 miliar untuk menyalurkan dan menertibkan penghuni kolong tol.
Menurut Djoko Kirmanto, kebakaran pada 2007 di Jembatan Tiga merupakan kejadian keempat akibat kecerobohan penghuni bawah tol. Bila penghuni bawah tol masih dibiarkan, ada kekhawatiran peristiwa serupa akan terulang.
Karena risiko itulah, tambah Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, pihaknya akan melakukan penataan kembali di kolong tol setelah penertiban. Tugas penertiban didelegasikan kepada para wali kota seperti yang pernah dilakukan pada penertiban Agustus 2007 dan 12 September 2007.
Para wali kota yang akan menata ulang lahan kolong tol, membersihkan semua permukiman liar, memberikan santunan uang kerahiman untuk biaya pindah para penghuni.
Di lahan bawah kolong tol yang telah ditertibkan antara lain ditanami pepohonan. Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas menanam setidaknya 2.000 pohon di areal yang sudah bersih dari bangunan.
Wilayah yang sudah ditertibkan, misalnya bawah Tol Wiyoto Wiyono ruas Priok-Pluit, Kelurahan Sungai Bambu, Warakas, Papanggo, Pademangan Timur, Ancol, Penjaringan, Pejagalan, dan Pluit-Angke/Jelambar.
Ketika penertiban berhenti pada November 2007 muncul lagi lapak-lapak pedagang nonpermanen di lokasi lama. Setelah beberapa bulan tidak ada tindakan, para pedagang mulai mendirikan lagi bangunan liar. "Cara seperti ini tidak bisa dibiarkan. Bangunan di bawah kolong tol akan menimbulkan masalah baru," imbuh Foke. (Ssr/Bgz/J-1)
http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjEzNzk=
