JAKARTA, SELASA - Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan biaya penertiban dan penggusuran rakyat miskin Jakarta sebesar Rp 80.702.384.500 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2008.
"Angka yang luar biasa besar. Padahal, dengan dana sebesar tersebut, Pemda DKI dapat menggarap program pemberdayaan ekonomi kerakyatan," tutur Koordinator Aliansi Rakyat Miskin Heru Suprapto saat konferensi pers perihal Pemberlakuan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum DKI Jakarta (Perda Tibum), Selasa (16/9) di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia wilayah Jakarta.
Turut hadir dalam konferensi tersebut juru bicara Jakarta Center for Street Children Hendri Anggoro, dan Koordinator Lapangan Yayasan Srikandi Sejati Okky Darmianto, yang juga Ketua Forum Waria Jakarta Utara. Menurut data Aliansi Rakyat Miskin, mulai Agustus hingga September 2008, sekitar 6.000 warga miskin mengalami penggusuran dan penangkapan yang dilakukan Pemda DKI. Penggusuran misalnya terjadi di wilayah Taman BMW, Penggarengan, Pedongkelan, dan wilayah lainnya.
"Ironisnya, penggusuran tersebut dilakukan tanpa memberikan solusi nyata kepada rakyat mengenai tempat tinggal yang baru," tutur Heru. Sedangkan pihak yang kerap menjadi korban penangkapan adalah anak jalanan, pedagang kaki lima, pengemis, tuna karya, pengamen, waria, dan pekerja sektor informal di jalan lainnya.
"Penggusuran dan penangkapan tersebut merupakan bukti nyata kegagalan Pemda DKI dalam menciptakan lapangan kerja bagi rakyat miskin di Jakarta," tutur Hendri. Hendri juga mengeluhkan seringnya Pemda DKI menggunakan alasan perluasan daerah resapan dalam menggusur tempat tinggal warga.
"Padahal, lahan tersebut digunakan para pemilik modal untuk mendirikan pusat niaga dan lahan pemukiman, seperti yang terjadi di kawasan Kelapa Gading," tuturnya.
HIN
http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/16/17170978/81.miliar.untuk.penggusuran.
