Kamis, 28 Agustus 2008 23:24 WIB
Jamkesmas Gelandangan Timbulkan Masalah Baru
Penulis : Cornelius Eko
JAKARTA--MI: Kendati maksud dan tujuanya baik, wacana Departemen Kesehatan memasukan gelandangan dan anak jalanan dalam skema program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dinilai sejumlah pengemat cenderung berbau politis, populis dan akan mendorong timbulnya problem teknis yang baru. Pengamat Kesehatan dan Mantan Anggota Komisi IX DPR-RI Rachmad Sentika di Jakarta , Kamis (28/8) berpendapat, tanpa perlu dimasukan dalam skema Jamkesmas, negara sudah sewajibnya menanggung hak kesehatan warga yang tidak memiliki akses administratif kependudukan. "Tenaga medis pun tidak boleh membedakan jenis pelayanan pada pasien dari berbagai strata. Petugas medis, harusnya lebih terfokus pada kebutuhan medis dari pasien," ucapnya.
Seharusnya, tandas Rachmad, bila Depkes ingin mengakomodasi kaum marjinal yang tidak memiliki identitas, sepatutnya Depkes cukup hanya dengan membuat mekanisme kapitasi di setiap Puskesmas dan rumah sakit bagi warga yang tidak memiliki identitas. Contohnya, pemerintah dapat menganggarkan sejumlah dana ditiap Puskesmas dan rumah sakit yang diperuntukan bagi warga tanpa identitas.
Dengan demikian, pasien tanpa identitas bisa langsung ditangani dan pihak rumah sakit tidak perlu mengajukan klaim pelayanan ke pemerintah. Pasalnya disetiap layanan kesehatan anggaran bagi mereka sudah disediakan.
"Dengan sistem Jamkesmas saat ini, lama-lama timbul kesan, rumah sakit hanya khusus bagi orang miskin. Seharusnya tidak begitu paradigmanya. Rumah sakit harus melayani semua strata dan harus bisa melayani orang miskin," jelasnya.
Dengan membagi-bagikan kartu Jamkesmas, Rachmad berpendapat, masyarakat malah akan menilai program ini sarat dengan kepentingan politis dan berbau populis. "Mengakomodasi gelandangan semua pelaku kesehatan pasti setuju. Tetapi kita harus mencari mekenisme yang ideal," tambahnya.
Pendapat senada juga disampaikan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) dr Marius Widjajarta. Sejatinya dirinya setuju terhadap program pemerintah yang akan mengakomadasi rakyat yang tidak memiliki akses identitas. Katanya, di DKI Jakarta saja, terdapat ribuan warga miskin yang tinggal dan bekerja di Jakarta tanpa memiliki identitas. Tanpa identitas, otomatis mereka tidak akan mendapat layanan Jamkesmas dan Gakin.
"Di beberapa pemumkiman di Jakarta, ada ribuan penghuni liar yang tidak mendapat layanan kesehatan hanya lantaran tidak memiliki KTP. Padahal mereka sudah menetap di Ibu kota puluhan tahun," sesalnya.
Namun, mekanisme menampung mereka tidak perlu harus dengan membagi-bagikan kartu Jamkesmas. Kata Marius, pemberian fasilitas kesehatan bagi mereka cukup dengan cara yang lebih sederhana. "Cukup dengan mempermudah syarat administratif kependudukan," sarannya.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Depkes A Chalik Masulili mengaku pembahasan program pemberian kartu Jamkesmas memang alot dibahas dengan sejumlah Pemda. Salah satunya adalah Pemda DKI Jakarta.
Pemda, lanjut Chalik, mengaku kuatir, pemberian kartu Jamkesmas pada mereka yang tidak memiliki kartu identitas seakan-akan melegalkan para pendatang haram dan penghuni liar yang menyerobat tanah. "Kita masih terus emncari formula yang tepat," ujarnya.
Sekadar informasi, sedikitnya 2,6 juta gelandangan, anak jalanan dan orang sakit jiwa akan dimasukan dalam skema kepesertaan program Jamkesmas tahun 2008.
"Ini adalah hal paling baru dari kepesertaan Jamkesmas. Nantinya, anak jalanan dan gelandangan juga akan dibuatkan kartu peserta Jamkesmas kendati secara administratif mereka tidak terdaftar dalam catatan administrasi penduduk," jelas Chalik
Chalik menuturkan, secara teknis, hanya gelandangan dan anak terlantar yang dipelihara oleh panti atau terpantau oleh LSM saja yang bisa dibuatkan kartu. Pasalnya, kejelasan status telantar mereka harus mendapat rekomendasi dari pengurus panti, dinas sosial, atau LSM yang mengurus mereka. (Tlc/OL-03)http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjY0NzI=
