Rabu, 10/09/2008
Rekomendasi Paspor Mudah & Calo Banyak, TKI Ilegal Membludak
Didi Syafirdi - detikNews
Karawang - Banyaknya TKI ilegal yang berangkat ke luar negeri secara mudah tidak terlepas dari mudahnya rekomendasi paspor yang dikeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di kabupaten/kota setempat. Celah ini dimanfaatkan calon TKI ilegal.
Jika TKI ilegal sulit mendapatkan rekomendasi paspor di daerah asalnya, TKI itu bisa berkelit mendapatkan rekomendasi di kota atau kabupaten tetangga.
"Rekomendasi paspor harus lewati dinas. Cuman itu bisa dipermudah karena dengan hanya mengganti KTP dan mengurus di kabupaten lain, TKI sudah bisa berangkat," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat.
Hal ini disampaikan Jumhur saat berdialog dengan Bupati Karawang Dadang S Muchtar di kantor Pemkab Karawang, Jl A. Yani, Karawang, Rabu (10/9/2008).
Jumhur juga mengeluhkan sulitnya memberantas calo-calo TKI ilegal itu.
"Sampai saat ini kita masih susah untuk mentertibkan calo-calo yang ada. Karena mereka sudah dari dulu bekerja memberangkatkan TKI secara ilegal," keluh dia.
Jumhur mengatakan sulitnya memantau keberadaan TKI di luar disebabkan kurangnya perhatian. Dia pun mengeluarkan instruksi.
"Mulai sekarang mulai dari pusat sampai ke desa perlu ada kontrol dinas terhadap TKI," pintanya.
Pihak BNP2TKI, imbuh Jumhur, sudah melakukan sosialisasi untuk memajukan kesejahteraan TKI.
"Kita sudah bicara dengan Mendiknas dan Menneg BUMN, agar TKI ini difasilitasi pendidikan dan dibebaskan dari semua biaya," kata Jumhur.
Sementara itu Bupati Karawang Dadang S Muchtar, menyambut baik rencana BNP2TKI untuk melakukan perlindungan terhadap TKI sampai ke tingkat desa.
"Masalah TKI memang bukan hal yang mudah, dengan adanya dialog semacam ini, ke depan TKI akan bisa mendapat perhatian ini sangat baik," pungkas Dadang.(did/nwk)
Rekomendasi Paspor Mudah & Calo Banyak, TKI Ilegal Membludak
Didi Syafirdi - detikNews
Jika TKI ilegal sulit mendapatkan rekomendasi paspor di daerah asalnya, TKI itu bisa berkelit mendapatkan rekomendasi di kota atau kabupaten tetangga.
"Rekomendasi paspor harus lewati dinas. Cuman itu bisa dipermudah karena dengan hanya mengganti KTP dan mengurus di kabupaten lain, TKI sudah bisa berangkat," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat.
Hal ini disampaikan Jumhur saat berdialog dengan Bupati Karawang Dadang S Muchtar di kantor Pemkab Karawang, Jl A. Yani, Karawang, Rabu (10/9/2008).
Jumhur juga mengeluhkan sulitnya memberantas calo-calo TKI ilegal itu.
"Sampai saat ini kita masih susah untuk mentertibkan calo-calo yang ada. Karena mereka sudah dari dulu bekerja memberangkatkan TKI secara ilegal," keluh dia.
Jumhur mengatakan sulitnya memantau keberadaan TKI di luar disebabkan kurangnya perhatian. Dia pun mengeluarkan instruksi.
"Mulai sekarang mulai dari pusat sampai ke desa perlu ada kontrol dinas terhadap TKI," pintanya.
Pihak BNP2TKI, imbuh Jumhur, sudah melakukan sosialisasi untuk memajukan kesejahteraan TKI.
"Kita sudah bicara dengan Mendiknas dan Menneg BUMN, agar TKI ini difasilitasi pendidikan dan dibebaskan dari semua biaya," kata Jumhur.
Sementara itu Bupati Karawang Dadang S Muchtar, menyambut baik rencana BNP2TKI untuk melakukan perlindungan terhadap TKI sampai ke tingkat desa.
"Masalah TKI memang bukan hal yang mudah, dengan adanya dialog semacam ini, ke depan TKI akan bisa mendapat perhatian ini sangat baik," pungkas Dadang.(did/nwk)
