Jumat, 31/10/2008 12:23 WIB
Penggusuran Kompleks Ditjen Pajak: Warga Berjaga di Jalan Sakti V, Minta Kompensasi Dimusyawarahkan
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Warga kompleks Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemanggisan, Jakarta Barat berjaga-jaga paska penggusuran yang dilakukan Kamis 30 Oktober 2008 malam. Sekitar 80-an massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun turut mendampingi.
Pantauan detikcom di Kompleks Ditjen Pajak Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat (31/10/2008), warga dan massa LSM yang bernama Lembaga Misi Reclassing Republik Indonesia (LMRRI) ini berkumpul di Jalan Sakti V.
Mereka memenuhi jalan itu, sembari duduk-duduk di depan rumah, beberapa tampak mengobrol. Beberapa portal di kompleks itu ditutup, dan hanya dibuka untuk pintu masuk utama.
Menurut Ketua Rukun Tetangga (RT) Jalan Sakti II yang enggan disebut namanya kepada detikcom, sebenarnya warga menginginkan kompensasi yang layak bila mereka digusur.
"Sebenarnya warga meminta kompensasi itu tidak kaku, tidak harus mematok sekian-sekian. Tetapi bisa dimusyawarahkan," ujar Ketua RT itu.
Warga, imbuh dia, sudah banyak yang lama menempati rumah di kompleks itu, ada yang sejak tahun 1966, ada juga yang sejak tahun 1985.
"Ada salah satu warga yang mulai dari tahun 1966, renovasi rumah pakai duit pribadi. Jadi sudah direnovasi sendiri," kata dia.
Menurut dia, warga di kompleks itu hanya diberikan izin menempati rumah saja. "Tidak disertakan sertifikat tanah," imbuh dia.
Saat ini, warga hanya bisa berjaga-jaga. "Mungkin entar siang (eksekusinya) selentingannya. Sehingga warga sampai sekarang cuma bisa berjaga-jaga," kata Pak RT itu.
Sementara Ketua LMRRI Agustinus L Kilikili yang mengatakan mendapat kuasa dari warga, akan mengusahakan sengketa ini diselesaikan.
"Nantinya entah akan diselesaikan di pengadilan atau musyawarah mufakat, karena selama ini warga belum diajak musyawarah," ujar Agustinus.
Dia juga menyesalkan aparat pemerintah yang dinilainya sewenang-wenang merobohkan rumah warga.
"Bertindak seolah-olah bukan kayak pemerintah main rubuhin rumah orang tanpa adanya musyawarah mufakat," kata dia.
Pada Kamis 30 Oktober malam, puluhan petugas Ditjen Pajak mengeksekusi beberapa rumah warga di kompleks itu. Sempat terjadi adu mulut dan ketegangan saat eksekusi itu.
(nwk/iy)http://www.detiknews.com/read/2008/10/31/122339/1029071/10/warga-berjaga-di-jalan-sakti-v,-minta-kompensasi-dimusyawarahkan
Penggusuran Kompleks Ditjen Pajak: Warga Berjaga di Jalan Sakti V, Minta Kompensasi Dimusyawarahkan
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Warga kompleks Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemanggisan, Jakarta Barat berjaga-jaga paska penggusuran yang dilakukan Kamis 30 Oktober 2008 malam. Sekitar 80-an massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun turut mendampingi.
Pantauan detikcom di Kompleks Ditjen Pajak Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat (31/10/2008), warga dan massa LSM yang bernama Lembaga Misi Reclassing Republik Indonesia (LMRRI) ini berkumpul di Jalan Sakti V.
Mereka memenuhi jalan itu, sembari duduk-duduk di depan rumah, beberapa tampak mengobrol. Beberapa portal di kompleks itu ditutup, dan hanya dibuka untuk pintu masuk utama.
Menurut Ketua Rukun Tetangga (RT) Jalan Sakti II yang enggan disebut namanya kepada detikcom, sebenarnya warga menginginkan kompensasi yang layak bila mereka digusur.
"Sebenarnya warga meminta kompensasi itu tidak kaku, tidak harus mematok sekian-sekian. Tetapi bisa dimusyawarahkan," ujar Ketua RT itu.
Warga, imbuh dia, sudah banyak yang lama menempati rumah di kompleks itu, ada yang sejak tahun 1966, ada juga yang sejak tahun 1985.
"Ada salah satu warga yang mulai dari tahun 1966, renovasi rumah pakai duit pribadi. Jadi sudah direnovasi sendiri," kata dia.
Menurut dia, warga di kompleks itu hanya diberikan izin menempati rumah saja. "Tidak disertakan sertifikat tanah," imbuh dia.
Saat ini, warga hanya bisa berjaga-jaga. "Mungkin entar siang (eksekusinya) selentingannya. Sehingga warga sampai sekarang cuma bisa berjaga-jaga," kata Pak RT itu.
Sementara Ketua LMRRI Agustinus L Kilikili yang mengatakan mendapat kuasa dari warga, akan mengusahakan sengketa ini diselesaikan.
"Nantinya entah akan diselesaikan di pengadilan atau musyawarah mufakat, karena selama ini warga belum diajak musyawarah," ujar Agustinus.
Dia juga menyesalkan aparat pemerintah yang dinilainya sewenang-wenang merobohkan rumah warga.
"Bertindak seolah-olah bukan kayak pemerintah main rubuhin rumah orang tanpa adanya musyawarah mufakat," kata dia.
Pada Kamis 30 Oktober malam, puluhan petugas Ditjen Pajak mengeksekusi beberapa rumah warga di kompleks itu. Sempat terjadi adu mulut dan ketegangan saat eksekusi itu.
(nwk/iy)http://www.detiknews.com/read/2008/10/31/122339/1029071/10/warga-berjaga-di-jalan-sakti-v,-minta-kompensasi-dimusyawarahkan
