Masalah Buruh Migran, Kuncinya Koordinasi Antarinstansi Jumat, 19 Desember 2008 | 07:25 WIB JAKARTA, KAMIS — Masalah pekerja migran memang penuh kompleksitas, tetapi kata kunci yang bisa diterapkan, yakni koordinasi antarinstansi yang saat ini memang belum berjalan. Hal itu diungkapkan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Buruh Migran di Gedung YTKI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (18/12). "Berkali-kali saya tekankan, semua stakeholder, seperti agen, pekerja, PJTKI, LSM, dan pemerintah, dalam hal ini Deplu dan Depnaker, termasuk BNP2TKI, perlu bersama-sama mengatasi ini. Ratifikasi konvensi internasional tentang hak pekerja migran itu menjadi agenda urgen, mari kita bersama-sama menggolkan," ujarnya. Selain itu, Jumhur mengatakan, pekerja migran adalah aset karena dari mereka perputaran uang dalam jumlah besar masuk ke desa-desa. "Apa yang terjadi bila seandainya mereka semua pulang ke Tanah Air. Seandainya mereka pulang ke kampung dan tidak bekerja, berjuta orang akan menjadi miskin," kata Jumhur. Ia menambahkan, yang menjadi keprihatinan justru banyak pekerja migran yang belum mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. "Misalkan, para pengusaha tidak memberikan pelatihan yang memadai terhadap para TKI karena mereka hanya dilatih selama dua jam, lalu mereka diberangkatkan. Setelah diberangkatkan, para TKI terbengkalai," tuturnya. Sebagai contoh, tiap bulannya ada 500 orang TKI dipulangkan dari berbagai negara dan salah satu alasannya karena faktor kesehatan. "Sebab, dari pihak PJTKI, tes kesehatan hanya alakadarnya. Ketika mereka pulang kembali, para TKI wanita malu untuk pulang ke daerah asal sehingga rawan untuk terjadinya woman trafficking," ujarnya. |
19 December 2008
Masalah Buruh Migran, Kuncinya Koordinasi Antarinstansi
Diunggah oleh
The Institute for Ecosoc Rights
di
Friday, December 19, 2008
Label: Buruh migran
