15/01/2009 23:24 wib - Nasional Aktual
Jakarta, CyberNews. Pemerintah optimistis mampu meredam lonjakan angka pengangguran hingga 0,9 persen pada 2009. Kendati jumlah stimulus fiskal dipangkas separuh dari semula Rp 50,5 triliun menjadi Rp 27,5 triliun.
Plt Menko Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlambatan ekonomi global berpotensi mendongkrak angka pengangguran tahun ini ke level 8,87 persen dengan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, dengan adanya stimulus ekonomi untuk sektor riil senilai Rp 27,5 triliun, diharapkan mampu meredam lonjakan PHK tersebut sehingga angka pengangguran mampu dijaga di level 8,34 persen.
"Tanpa adanya krisis ekonomi seharusnya ada koreksi ke atas terhadap target kemiskinan, begitu juga pengangguran. Pengangguan [seharusnya ] bisa turun menjadi 7,44 persen, tapi kalau pemerintah tidak cukup bagus bisa naik lagi ke 9 persen. Itu yang harus kita antisipasi," jelasnya saat memberi ceramah dalam Acara Perkenalan Pengurus Baru Kadin 2008-2013 di Jakarta Kamis (15/1).
Menurutnya, untuk melindungi sektor industri dan peningkatan daya saing dengan tujuan meredam PHK, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12,5 triliun dalam bentuk fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan tersebut, diantaranya penyesuaian pembayaran PPh pasal 25, fasilitas PPh pasal 21 untuk pekerja dengan batasan pendapatan tertentu, dan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk (BM) ditanggung pemerintah (DTP).
"PPN DTP dan BM DTP diberikan untuk sektor-sektor tertentu, antara lain migas dan panas bumi, minyak goreng, bahan bakar nabati [BBN] non subsidi, garmen, otomotif, elektronika, alas kaki, alat berat, dan telematika," paparnya.
Menkeu menambahkan, pemerintah juga akan memanfaatkan sebagian sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBN 2008 untuk menambah stimulus sektor riil. Tambahan stimulus antara lain diarahkan untuk pengamanan pangan, promosi ekspor, serta penambahan penyertaan modal pada lembaga pembiayaan dan penjaminan ekspor.
Sebelumnya pemerintah menjanjikan akan mengeluarkan paket stimulus tahap kedua senilai Rp 38 triliun pada tahun ini. Namun, kemudian di revisi jumlahnya menjadi Rp15 triliun yang difokuskan untuk dana kontijensi asumsi makro, menambah anggaran Infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat, serta tambahan stimulus sektor riil.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin ) Indonesia MS Hidayat mengatakan alasan pemerintah mengoreksi jumlah paket stimulus tahap kedua karena mempertimbangkan potensi penerimaan negara yang berkurang akibat merosotnya harga- harga komoditas. Namun, secara umum Kadin dapat memahami alasan pemotongan anggaran stimulus tersebut, selama alokasi dan distribusinya efektif dan tepat saran. "Iya memang dipotong, tapi asal sasarannya tepat saja," ucapnya.
Dia mengatakan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, bahkan diperkirakan akan ada angkatan kerja baru yang menganggur pada tahun ini sekitar 2 juta jiwa. Dia berharap pemberian stimulus yang tepat saran dapat menghindari terjadinya PHK secara massif.
"Kami yakin bisa mengurangi pengangguran, bukan meniadakan ketakutan bahwa ada angkatan kerja baru yang menganggur sebanyak 2 juta. Dengan sendirinya itu tidak akan berlaku," jelas dia.
Menurutnya, sektor industri padat karya seperti tekstil dan garmen masih cukup rawan pada 2009. ''Itu memang yang harus diidealkan dengan pengangguran yang diprogram jadi atau tidak. Kalau tidak memprogramkan PHK akan diberi stimulus,'' tambahnya. (Kartika Runiasari /CN09)
Link: http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=21219
