Pekerjaan Rumah Harus Segera Diselesaikan

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/28/03312823/pekerjaan.rumah.harus.segera.diselesaikan Pekerjaan Rumah Harus Segera Diselesaikan Selasa, 28 Juli 2009 | 03:31 WIB Jakarta, Kompas - Berbagai persoalan, mulai dari regulasi yang tumpang tindih, infrastruktur yang tidak memadai, hingga masalah stabilitas sosial, politik, dan keamanan menjadi "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan oleh pemerintahan mendatang. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani, Ketua Umum Gapmmi Thomas Darmawan, Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko, dan Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Ambar Polah Cahyono menyampaikan pendapat secara terpisah di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut Hidayat, Kadin menetapkan ada tujuh agenda besar yang harus diselesaikan, yakni reformasi birokrasi; pembangunan infrastruktur; meninjau kembali regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah serta antardepartemen. Selain itu, kata Hidayat, harus meningkatkan kinerja perdagangan domestik, kinerja ekspor, dan industri manufaktur; menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan pekerja; membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); menjaga keseimbangan pertumbuhan sektor riil dan finansial serta ekonomi makro dan menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sementara itu, Franky berpendapat, faktor keamanan dan stabilitas sosial serta politik harus menjadi perhatian pemerintahan mendatang. "Penyelesaian kasus bom 17 Juli 2009 dan penangkapan Noordin M Top akan sangat berarti," ujarnya. Selain itu, Franky juga mengharapkan dilakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Selama ini perbaikan birokrasi baru terjadi di jajaran Ditjen Bea dan Cukai serta Perpajakan. "Dan, beberapa tahun terakhir sinergi antara presiden dan menteri rasanya kurang sehingga aksi kerja pemerintah sangat lambat meski tidak dapat dikatakan tidak jalan," kata Franky. Pemulihan keamanan juga menjadi sorotan Eddy Widjanarko. Selain itu, ia juga mengharapkan agar presiden terpilih memilih para pembantunya dengan pertimbangan profesionalitas, bukan atas kesepakatan koalisi. Hal senada disampaikan Ambar. Menurut dia, pemerintahan baru harus meyakinkan dunia bahwa Indonesia aman. "Dan, janji kampanye bahwa UMKM akan mendapatkan perhatian serius harus dibuktikan," ujar Ambar. (OSA)