Warga Kabupaten Lebak yang menjadi TKI ilegal alias bodong di luar negeri sangat banyak. Data dan dokumen mereka kerap dimanipulasi. Kondisi itu akibat ulah PJTKI nakal dan ilegal.
BEKERJA di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) kini menjadi impian sebagian pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lebak, Banten. Untuk tujuan itu, banyak pencari kerja yang rela membayar mahal dan berani berkorban, bahkan mempertaruhkan jiwa dan raga.
Saat ini, warga Kabupaten Lebak yang bekerja di luar negeri sebagai TKI sangat banyak, mencapai puluhan ribu orang. Namun, sebagian besar TKI asal Lebak, terutama di Malaysia dan Timur Tengah, berangkat secara ilegal atau tidak resmi. Mereka berstatus TKI bodong karena tidak terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak.
Masalah itu diungkap oleh Kepala Disnakersos Kabupaten Lebak A Syamsi, Rabu (2/9). Menurut dia, banyaknya TKI ilegal asal Lebak di luar negeri tak terlepas dari ulah tidak bertanggung jawab oknum perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan mereka secara tidak resmi. "TKI asal Lebak yang bekerja di luar negeri banyak yang bodong. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang," tandas dia.
Syamsi menambahkan, dugaan banyaknya TKI bodong cukup beralasan. Pasalnya, sejauh ini sebagian besar TKI, khususnya yang bekerja di Timur Tengah dan Malaysia, tidak terdaftar di Disnakersos. "Laporan yang kami terima menyebutkan, TKI asal Lebak yang bekerja di luar negeri kini sangat banyak. Namun, yang resmi terdaftar hanya beberapa orang, sangat sedikit," jelasnya.
Pemicu maraknya TKI bodong asal Lebak, menurut Syamsi, adalah ulah oknum PJTKI yang tidak mendaftarkan calon TKI yang diberangkatkan ke luar negeri ke Disnakersos. "Kebanyakan TKI bodong berangkat melalui PJTKI tidak resmi atau ilegal," katanya.
Menyikapi masalah itu, menurut Syamsi, pihaknya kini sedang berupaya menginvetarisir jumlah TKI asal Lebak yang bekerja di luar negeri. Sebab, bila masalah itu tak segera diantisipasi akan menyulitkan instansinya dalam melakukan pendataan. "Jelas ini akan menyulitkan kami, bila terjadi sesuatu masalah yang menimpa TKI itu. Bagaimana kami bisa mengambil tindakan kalau data TKI-nya saja tidak ada," tandasnya.
Dijelaskan, modus PJTKI ilegal memberangkatkan para TKI bodong ke luar negeri dengan cara memanipulasi data saat mengurus dokumen, seperti KTP, kartu keluarga (KK) dan paspor. "PJTKI ilegal kebanyakan merekrut calon TKI di daerah perbatasan, yaitu antara wilayah Sukabumi Jawa Barat dan Lebak selatan. Wilayah itu sangat rawan pengiriman TKI ilegal," katanya.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat, Rabu, menyatakan perang terhadap mafia TKI. "Saya melawan keras agar mereka (mafia TKI) tidak berkutik," ungkap Jumhur saat berdialog dengan Bupati Sukabumi Sukmawijaya di Sukabumi dalam rangka Safari Ramadhan 2009.
Mafia TKI yang dimaksud Jumhur adalah berbagai pihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam urusan TKI tanpa mempedulikan nasib mereka, seperti calo, pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) nakal, perusahaan asuransi nakal, hingga oknum pemerintah.
Jumhur menyatakan, berbagai razia yang dilakukan BNP2TKI dari unsur kepolisian mampu mengatasi masalah perekrutan calon TKI di bawah umur, pemalsuan dokumen calon TKI, menindak PPTKIS nakal, dan menindak petugas yang melakukan pungutan liar terhadap TKI. O sep/ant |
