BEKASI--Anggaran untuk biaya berobat warga kurang mampu di Kota Bekasi, Jabar yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) akan dinaikkan. Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan kenaikan berkisar Rp 17 miliar hingga Rp 20 miliar pada RAPBD Kota Bekasi tahun 2010.
Pada APBD 2019 untuk warga kurang mampu dianggarkan sebesar Rp 15 miliar. Jumlah tersebut dinilai kurang mencukupi, karena pada tahun-tahun sebelumnya, biaya SKTM sudah tersedot habis pada sembilan bulan pertama.
"Kondisi itu menunjukkan masih banyak warga tidak mampu yang belum mendapatkan pengobatan gratis," kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Azhar Laena, Rabu (28/10). Laena mengatakan, meskipun belum bisa dipastikan berapa besarnya penambahan alokasi dana untuk biaya berobat warga kurang mampu pada APBD 2010, namun berapa pun usulan eksekutif dalam RAPBD, anggota dewan akan menyetujui.
"Adanya penambahan alokasi anggaran ini agar lebih banyak lagi warga kurang mampu yang terbantu," ujar Laena. Ia meminta Pemkot Bekasi agar pemberian fasilitas pengobatan ini harus tepat sasaran. Ini agar tidak ada warga yang mampu tapi justru menikmati program ini, sementara warga miskin malah tidak memiliki akses sama sekali.
"Aparat terkait harus selektif dalam mendistribusikan SKTM tersebut. Program ini hanya untuk warga yang tidak mampu," tandas Laena.
Di tempat terpisah, Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, mengatakan pemberian fasilitas pengobatan gratis dan pendidikan gratis bagi warga kurang mampu sangat diperhatikan. Pemkot Bekasi, kata dia, akan berupaya meningkatkan alokasi dana untuk warga kurang mampu yang membutuhkan pengobatan di rumah sakit dan Puskesmas.
Selain itu, kata Mochtar, rumah sakit swasta di Kota Bekasi terus didorong untuk menjalankan putusan peraturan daerah tentang ketersediaan 10 persen fasilitas di rumah sakit bagi keluarga miskin. Menurut dia, swasta juga harus mempunyai tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga miskin.
"Termasuk membebaskan biaya bagi warga miskin yang rawat inap maupun rawat jalan. Mereka tidak semata-mata mencari keuntungan," ujar Mohctar.
Di Kota Bekasi terdapat lebih dari 30 rumah sakit swasta. Sementara, untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga miskin, jumlah fasilitas ruanngan bagi pasien miskin di Rumah Sakit Umum Bekasi sebanyak 120 kamar dengan 250 tempat tidur.
Pemerintah pusat melalui APBN 2009 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,4 miliar untuk perluasan rumah sakit dan penambahan jumlah kamar di kelas tiga. Pemkot Bekasi juga tengah mengusulkan kepada DPRD Kota Bekasi agar menghapuskan biaya bagi warga miskin yang dirawat di kelas tiga. c14/rif
