Menkokesra: Libatkan Masyarakat Susun Program Pemerintah

http://beritasore.com/2009/10/30/menkokesra-libatkan-masyarakat-susun-program-pemerintah/ Menkokesra: Libatkan Masyarakat Susun Program Pemerintah Jum, Okt 30, 2009 Nasional Jakarta ( Berita ) :  Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menegaskan dalam Temu Nasional (National Summit) 2009, masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan bagi penyusunan program pemerintah ke depan. "Ini jauh lebih baik daripada hanya menyusun program pemerintah sendiri (tanpa melibatkan masyarakat). Bahwa masih ada kekurangan ya mungkin, tapi ini sudah 'on the right track'(pada jalur yang benar, red) ," katanya, di Jakarta, Jumat [30/10] , disela-sela National Summit 2009. Suara masyarakat ini diwakili oleh organisasi dan kepala daerah yang diundang dalam sidang temu nasional yang diselenggarakan selama dua hari Kamis (29/10) dan Jumat (30/10). Hasil sidang tiga komisi yaitu bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan politik, hukum serta keamanan ini akan diserahkan pada menteri terkait untuk kemudian diserahkan pada Wakil Presiden Boediono. Agung menegaskan Temu Nasional ini bukan hanya sekedar koordinasi. Hasil koordinasi ini nantinya menjadi acuan implementasi untuk mencapai tujuan nasional. "Koordinasi juga penting karena bisa melemahkan implementasi. Implementasi tanpa koordinasi bisa tidak optimal," katanya. Pada hari kedua Temu Nasional 2009 ini akan dilaksanakan dua sidang yakni bidang kesejahteraan rakyat dan politik, hukum, dan keamanan. Sidang komisi bidang kesejahteraan rakyat meliputi sidang komisi untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, perluasan pelayanan kesehatan, reformasi pendidikan, mitigasi perubahan iklim, agama dan pembangunan. Sidang dengan agenda pengentasan kemiskinan ini dijadwalkan pada Jumat (30/8) mulai pukul 09.00 WIB dengan isu pokok meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan PNPM Mandiri, pengembangan bantuan sosial terpadu, meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber daya produktif, dan meningkatkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan Temu Nasional ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai National Summit 2009 kurang berwajah kerakyatan karena tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat madani sebagai pemangku kepentingan bangsa. Sedangkan menurut peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Mahmudi mengharapkan agar National Summit tidak hanya sekedar acara simbolis saja. ( ant )