Pesisir Cirebon Jadi Kantong Kemiskinan

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/29/11241555/Pesisir.Cirebon.Jadi.Kantong.Kemiskinan. Pesisir Cirebon Jadi Kantong Kemiskinan Pembangunan Infrastruktur dan Permodalan Bisa Jadi Solusi Kamis, 29 Oktober 2009 | 11:24 WIB Cirebon, Kompas - Kantong kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih terpusat di daerah pertanian di hilir dan pesisir. Sejumlah faktor pemicu kemiskinan di daerah itu ialah kurang memadainya infrastruktur pertanian, sumber daya manusia dan alam yang rendah, kerusakan laut dan pesisir, dan keterbatasan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik Cirebon menyebutkan, hingga tahun 2008 masih ada 203.025 keluarga yang terdata miskin dan menerima bantuan tunai langsung. Padahal, jumlah jiwa di Kabupaten Cirebon mencapai 2.449.529 orang. Sebagian dari mereka menyebar di kecamatan di daerah hilir dan pesisir. Peneliti dari Fahmina Institute, Obeng Nur Rosyid, Rabu (28/10), mengakui, persoalan kemiskinan tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Dalam hal pertanian, misalnya, jika pemerintah mampu membuat sistem irigasi memadai, persoalan kekeringan tidak akan terjadi. Selama ini daerah hilir dan pesisir mempunyai sumber daya alam yang kurang mendukung, di antaranya persawahan tadah hujan dan menjadi langganan banjir pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau. Jika ada sistem irigasi dan infrastruktur pertanian memadai, petani bisa aman menanam padi dan taraf hidup mereka akan meningkat. Persoalan kedua, sejumlah warga hanya mempunyai kemampuan bertani dan belum mempunyai keterampilan dan pendidikan tinggi sehingga peluang bekerja dan berwirausaha untuk meningkatkan taraf hidup masih kecil. Ketiadaan modal juga menjadi persoalan. Selama ini petani kecil sering kali memilih meminjam modal ke tengkulak karena mudah, cepat, dan tidak membutuhkan agunan. Persoalan yang sama menjerat nelayan di pantura. Akhirnya, kemiskinan pun tak bisa lepas dari mereka. Menurut Obeng, petani dan nelayan tidak perlu meminjam tengkulak jika modal usaha yang ditawarkan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu khawatir, modal akan macet jika ada pengawasan dan bimbingan ketat kepada masyarakat. Infrastruktur Bupati Cirebon Dedi Supardi, ketika ditemui akhir pekan lalu, mengatakan, pertanian menjadi sektor penting di wilayahnya, tetapi tidak mudah membangun infrastruktur pertanian sebab butuh biaya besar. Pembangunan infrastruktur pertanian tidak cukup hanya memperbaiki irigasi, tetapi juga membangun embung atau situ di berbagai daerah yang tak terjangkau sistem irigasi teknis. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menganggarkan pembangunan embung di daerah hilir bagian barat dan timur. Nilai pembangunan, ujarnya, tidak kurang dari Rp 3 miliar. "Meski embung tergolong kecil, biaya pembangunan tinggi," katanya. Selain perbaikan infrastruktur, permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pun digenjot. Dalam APBD 2009 Pemkab menyalurkan dana Rp 3 miliar tanpa agunan bagi pengusaha kecil dan Rp 1,5 miliar bagi koperasi di Pos Dinas Koperasi dan UKM. Dedi mengakui, jumlah itu tergolong kecil mengingat jumlah UKM di Cirebon mencapai angka ribuan, tetapi diharapkan tetap bisa membantu pengusaha kecil potensial. Ano Sutrisno, Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Cirebon, mengakui, persoalan kemiskinan memang masih terkonsentrasi di pesisir dan hilir. Namun, adanya percepatan ekonomi yang didukung pembangunan infrastruktur berupa tiga jalur tol di Cirebon diharapkan turut mengentaskan warga dari kemiskinan. (NIT)