-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

21 October 2009

Utang RS Soewandhie Rp 1 M, Dana Jamkesmas Macet

http://www.surya.co.id/2009/10/21/utang-rs-soewandhie-rp-1-m-dana-jamkesmas-macet.html

Utang RS Soewandhie Rp 1 M, Dana Jamkesmas Macet

Rabu, 21 Oktober 2009 | 7:39 WIB | Posts by: jps | Kategori: Surabaya Raya | ShareThis

Surabaya - Surya - Di Sidoarjo, RSUD Tekor Rp 2 M. Akibat pencairan dana tersendat, RSUD dr Soewandhie punya utang sekitar Rp 1 miliar kepada perusahaan farmasi. Utang terpaksa ditempuh demi lancarnya pelayanan terhadap warga miskin.


Kabid Prsarana Medok RSUD dr Soewandhie Didik Riyadi mengungkapkan, jatah obat-obatan sebenarnya di-back up dari anggaran jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) APBN. Namun, pencairan dana ini tak mudah.


Dari jatah jamkesmas Rp 4,8 miliar buat RSUD Soewandhie 2010, sampai kemarin baru cair Rp 2,4 miliar. Pencairan itu pun hanya tiga bulan pertama tahun ini. "Setelah itu tersendat sampai sekarang," kata Didik yang juga mantan plt Direktur RSUD dr Soewandhie ini.


Dijelaskan Didik, sulitnya pencairan disebabkan sering berubahnya aturan pusat. "Kami sudah berupaya memenuhi seluruh persyaratan. Setelah kami kirim ke pusat dikembalikan lagi, karena ada perubahan persyaratan yang sebelumnya tidak kami ketahui," ungkapnya.

Kondisi ini tak hanya terjadi sekali, tapi berkali-kali. Pencairan dana baru bisa terjadi setelah tiga empat kali pengajuan. Padahal, jumlah pasien miskin yang masuk ke RSUD Soewandhie semakin banyak dan semakin banyak membutuhkan obat-obatan. Karena kepepet, Didik terpaksa utang obat-obatan dari pabrikan hingga nilainya sekitar Rp 1 miliar.


Direktur RSUD dr Soewandhie dr Lilian Anggraeny menyatakan utang sudah berkurang Rp 500.000. Rencananya, akhir Oktober atau awal November 2009 Lilian akan mengirim surat ke Depkes untuk bisa mencairkan anggaran jamkesmas ini.


Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi menyatakan, tersendatnya pencairan dana jamkesmas dari pusat ini tanggungjawab RSUD dr Soewandhie. Sebab, anggaran ini jelas plafonnya dan pasti cair, tinggal memenuhi mekanismenya saja. "Itu soal administrasi, duitnya mesti ada. Duit satu miliar itu kan kecil. Tahun lalu juga selesai," tuturnya.


Membengkak


Sementara itu, jumlah pasien yang mengaku miskin di RSUD Sidoarjo membengkak. Akibatnya, lembaga ini harus menalangi Rp 2 miliar, karena sampai Oktober 2009 telah mengeluarkan dana Rp 12 miliar, padahal dana pendamping jamkesmas yang dianggarkan APBD 2009 hanya Rp 10 miliar.


Direktur RSUD Sidoarjo dr Sudarmaji menyatakan, jumlah pasien yang berobat dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) mencapai 70 persen dari total pasien yang semestinya mendapat fasilitas dana jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas).


Karena membengkaknya pasien ber-SKTM inilah, warga miskin yang benar-benar terlayani dengan fasilitas jamkesmas hanya sekitar 30 persen. Ini diungkapkan Sudarmaji, usai acara Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin yang digelar Dinkes Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (20/10).


Menurut Suidarmaji, pihaknya tetap menerima pasien yang mengaku miskin (ber-SKTM) ini. Sebab, RS berprinsip tidak boleh menolak pasien yang datang. Akibat banyaknya pasien berbekal SKTM inilah, dana yang dikeluarkan membengkak.

Anggaran APBD 2009 yang disediakan untuk dana pendamping program Jamkesmas hanya Rp 10 miliar. Namun, sampai Oktober dana sudah terserap Rp 12 miliar. "Yang sebesar Rp 2 miliar kami talangi dulu," ungkapnya.


Jumlah pasien ber-SKTM yang masuk RSUD rata-rata 1.200 orang per bulan. Dengan surat keterangan miskin ini, mereka mendapatkan layanan kesehatan gratis, termasuk untuk biaya operasi yang biasanya mencapai Rp 5 juta.


Kadinkes Sidoarjo Tri Ratih Agustina mengakui hanya sebagian kecil saja dana jamkesmas yang benar-benar sampai ke warga miskin. Selebihnya, sampai kepada pasien ber-SKTM yang semestinya tak layak menerimanya. Apakah ada SKTM? Ratih berjanji akan menvalidasi data pasien ber-SKTM. Dia mendapat informasi bahwa para kades dan lurah tidak bisa mengelak ketika warganya meminta SKTM. "Banyak kades ditekan warga yang ingin mendapatkan surat itu, " bebernya.


Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Mahmud mendesak RSUD Sidoarjo lebih selektif mengeluarkan dana jamkesmas agar dana ini benar-benar sampai kepada warga miskin yang membutuhkan. Soal penggunaan SKTM, Mahmud memahami jika RSUD tidak bisa berkelit saat melihat SKTM yang sudah dikeluarkan kades atau lurah. "Semua pihak harus ikut mengontrol, termasuk warga sendiri," tegas politisi PAN ini. Uus/st3