18 Mei 2007
EDITORIAL - PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang tanda-tanda krisis ekonomi jilid 2 masih menjadi perdebatan. Meskipun berbagai pihak membantahnya, sebagian publik meyakini sinyalemen itu benar dan sudah pasti mereka cemas menghadapinya! Sebuah kecemasan yang wajar.
Implikasi krisis ekonomi pertama saja, 10 tahun silam, masih menyisakan kepahitan hidup yang belum berakhir. Sulit dibayangkan jika krisis ekonomi jilid 2 benar-benar menjadi kenyataan. Mungkin bangsa ini akan benar-benar berada di titik nadir.
Pernyataan Sri Mulyani pekan silam itu sesungguhnya bukanlah sinyalemen pribadi. Itu identifikasi sejumlah pakar Bank Pembangunan Asia ketika ia bertemu di Jepang beberapa hari sebelumnya. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang terancam krisis. Kawasan Asia, seperti India dan Thailand, adalah dua negara yang nilai mata uangnya rawan goyah.
Tanda-tanda krisis yang disebut Sri Mulyani itu disebabkan derasnya arus modal masuk (capital inflow) portofolio. Kini taksiran seluruh dana asing yang masuk ke berbagai sektor keuangan di Indonesia mencapai Rp132 triliun. Perinciannya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Rp45 triliun, surat utang negara Rp77 triliun, dan saham Rp10 triliun.
Dana yang disebut terakhir itulah yang dikhawatirkan kapan saja dengan cepat bisa terbang lagi ke luar. Sudah pasti arus dana keluar itulah yang bakal mengganggu perekonomian Indonesia. Itu memang sesuatu yang amat mungkin terjadi.
Sejumlah pihak memang telah membantah sinyalemen krisis ekonomi jilid 2 dengan menunjukkan capaian-capaian ekonomi yang bisa menangkalnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, misalnya, menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai hampir 6% pada triwulan I, membaiknya nilai ekspor dengan hasil US$10 miliar, dan cadangan devisa yang kian gemuk.
Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, cadangan devisa Indonesia per 30 April 2007 mencapai US$49,3 miliar. BI menargetkan akhir tahun ini cadangan devisa bisa mencapai US$55 miliar. Bandingkan ketika krisis ekonomi pada 1997, cadangan devisa Indonesia hanya US$21 miliar. Dengan berbagai fakta itu, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi 6,3% tahun ini bisa tercapai.
Tetapi, bagaimanapun sinyalemen Menkeu tentang tanda-tanda krisis jilid 2 adalah sebuah peringatan amat penting. Ia merangsang pemerintah dan BI, juga kalangan perbankan pada umumnya, untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan. Itu agar, jika krisis benar-benar terjadi, pemerintah punya daya tangkal lebih manjur jika dibandingkan pada 1997.
Memang ironis, dulu bangsa ini dihajar krisis karena ketiadaan uang. Kini terancam krisis karena uang melimpah. Bayangkan, ada kemungkinan dana yang ditempatkan di SBI tahun depan mencapai Rp300 triliun. Ini artinya, BI harus membayar bunga yang tidak kecil yang bisa berimplikasi pada stagnasi ekonomi.
Karena itu, untuk menggerakkan sektor riil agar tumbuh, tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah melaksanakan komitmen sejumlah paket kebijakan investasi yang berkali-kali dipidatokan. Pembangunan infrastruktur, perizinan yang tidak berbelit, kepastian hukum, membasmi pungutan liar, dan reformasi birokrasi jangan hanya menjadi retorika, tetapi harus dilaksanakan.
