DPD Menyoroti Pendidikan Anak Indonesia di Malaysia Senin, 15 September 2008 | 16:28 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:  Panitia Ad Hoc III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyoroti permasalahan pendidikan anak-anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah, Malaysia. Hal itu disampaikan lewat perwakilannya, Faisal Mahmud, dalam Sidang Paripurna ke-3 DPD di Senayan Jakarta, Senin (15/9) sore.    Agenda sidang adalah mendengarkan laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD. "Mereka perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah," kata Faisal saat membacakan laporan Panitia Ad Hoc III DPD RI. Menurutnya, harus ada langkah teknis dan strategis secara integral dari Departemen Pendidikan maupun Departemen Tenaga Kerja agar nasib anak-anak Indonesia di Malaysia lebih sejahtera. Ketua DPD RI Ginanjar Kartasasmita mempersilakan Panitia Ad Hoc III mengirim tim khusus ke Malaysia untuk menelaah masalah pendidikan anak Indonesia di sana. "Namun tidak usah banyak-banyak yang ke sana. Cukup 3 atau 4 orang saja," kata Ginandjar. Dalam sidang itu, Panitia Ad Hoc II menyinggung kewenangan mereka untuk mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-undang serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi. Dalam RUU Kepelabuhan usulan DPD ternyata tidak diakomodir oleh DPR. "Masukan dari DPD ke DPR harus dikenali dan dihormati," ujar Ginandjar. Di persidangan, berturut-turut membacakan laporan di depan sidang, yaitu Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah, Panitia Perancangan UU, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan dan Kelompok DPD. Namun, karena sidang tidak mengeluarkan putusan, banyak anggota DPD yang absen, termasuk wakil Ketua DPD, Laode Ida dan Irman Gusman. Dalam sidang hanya seperempat saja anggota yang hadir. Heru Triyono http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/09/15/brk,20080915-135553,id.html