-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

28 April 2006

Alami Gizi Buruk, 5 Juta Anak Indonesia Terancam Kehilangan Daya Saing

Jum'at, 28 April 2006

JAKARTA--MIOL
: Dalam 15 tahun mendatang sebanyak lima juta anak Indonesia terancam kehilangan daya saingnya bila kasus gizi buruk di Tanah Air tidak segera ditanggulangi.

"Kita memang belum melakukan penelitian tentang itu, tapi dengan melihat besaran masalah yang ada sekarang, maka kalau tidak segera ditanggulangi mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas," kata Kepala Subdit Bina Kewaspadaan Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan Tatang S Falah di Jakarta, Kamis (27/4).

Ia menjelaskan, gizi buruk merupakan gejala yang terjadi dalam jangka panjang dan menimbulkan dampak jangka panjang pula.

Masalah gizi, menurut dia, berkaitan erat dengan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa mendatang.

Anak-anak dengan status gizi kurang atau buruk, menurut dia, tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. "Selain berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, status gizi juga berpengaruh pada kecerdasan anak. Anak-anak dengan gizi kurang dan buruk akan memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah, nantinya mereka tidak akan mampu bersaing," jelasnya.

Supaya hal itu tidak terjadi, ia melanjutkan, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka gizi buruk di Tanah Air. "Kita berusaha menurunkan jumlah anak dengan gizi kurang dari 27,5 persen saat ini menjadi 20 persen pada 2009 nanti," katanya.

Guna mencapai target nasional itu, kata Falah, pemerintah telah membuat Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yakni sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi di wilayahnya.

Melalui sistem itu pemerintah daerah akan mengumpulkan, menyajikan serta mengkaji data tentang pangan dan gizi di wilayahnya untuk mengetahui kondisi status gizi masyarakatnya.

Data itu selanjutnya akan digunakan pemerintah pusat sebagai acuan untuk menyusun program penanggulangan masalah gizi nasional. "Pemerintah daerah bisa memantau kondisi kesehatan serta gizi masyarakat di wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat. Posyandu harus diperkuat agar mampu mendeteksi dan menangani kasus-kasus gizi buruk dan kurang secara cepat," katanya.

Selain itu pemerintah juga telah membuat Rancangan Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk pada Juli 2005.

Aksi itu dilakukan dengan memberikan makanan tambahan kepada balita, fortifikasi (pengayaan) nutrisi pada bahan pangan pokok, melakukan promosi keluarga sadar gizi dan melakukan revitalisasi Posyandu.

Namun upaya-upaya tersebut hingga saat ini belum dapat menanggulangi masalah-masalah gizi buruk di Tanah Air, kasus-kasus gizi buruk masih dilaporkan terjadi di berbagai daerah.

Data dari Departemen Kesehatan menyebutkan pada 2004 masalah gizi masih terjadi di 77,3 persen kabupaten dan 56 persen kota di Indonesia. Data tersebut juga menyebutkan bahwa pada 2003 sebanyak lima juta anak balita (27,5 persen) kurang gizi dimana 3,5 juta (19,2 persen) diantaranya berada pada tingkat gizi kurang dan 1,5 juta (8,3 persen) sisanya mengalami gizi buruk.

Sementara menurut pengelompokkan prevalensi gizi kurang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia tergolong sebagai negara dengan status kekurangan gizi yang tinggi pada 2004 karena 5.119.935 balita dari 17.983.244 balita Indonesia (28,47 persen) termasuk kelompok gizi kurang dan gizi buruk.

Menurut Falah hal itu diantaranya terjadi karena belum semua kepala daerah mempunyai komitmen untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal, ia melanjutkan, untuk menanggulangi masalah gizi buruk diperlukan upaya yang terpadu dan berkesinambungan dari semua pihak, utamanya pemerintah daerah.

"Karena perawatan atau usaha yang bersifat kuratif lainnya tidak akan berarti kalau tidak ada upaya preventif," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pula bahwa faktor-faktor lain seperti pola pengasuhan, tingkat pendidikan ibu dan faktor sosial budaya dalam masyarakat juga menjadi penyebab timbulnya masalah gizi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, ia menambahkan, semua komponen dalam masyarakat harus bekerja bersama untuk mencegah dan menanggulangi masalah gizi di Tanah Air. (Ant/OL-06)


Sumber : http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=97984