Layanan Kesehatan di Kutai Belum Maksimal
Tenggarong - Peralatan yang tidak lengkap atau fasilitas puskesmas yang rusak membuat dokter, bidan, atau perawat enggan mengabdi di pedalaman Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akibatnya, sebanyak 21.000 keluarga miskin di kabupaten kaya itu belum menikmati pelayanan kesehatan secara maksimal.
Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Abdurachman mengatakan, layanan kesehatan sudah menjangkau 55 persen keluarga miskin (gakin). "Tahun ini kami berusaha dapat menjangkau 90 persen," kata Abdurachman di Tenggarong, ibu kota kabupaten berpenduduk 548.000 jiwa itu, Senin (7/5). Dia menjelaskan, Kutai Kartanegara masih memiliki 46.000 keluarga miskin.
Sementara itu, Biro Pusat Statistik Kaltim mendata, kabupaten itu dihuni 118.000 keluarga. Kutai Kartanegara merupakan kabupaten dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tinggi, yaitu sekitar Rp 3,7 triliun per tahun.
Abdurachman mengakui, banyak puskesmas kecamatan atau puskesmas pembantu di desa-desa pedalaman rusak atau kekurangan peralatan/perlengkapan. Akibatnya, dokter, bidan, atau perawat enggan mengabdi di sana.
"Kalau di kota seperti Tenggarong ada puskesmas dengan delapan dokter, di pedalaman terkadang hanya dilayani satu dokter," kata Abdurachman. Permasalahan itu masih ditambah dengan anggaran yang selalu terlambat cair dalam beberapa tahun ini.
Kutai Kartanegara menjatahkan Rp 110 miliar dari Rp 3,7 triliun APBD untuk kesehatan. "Memang hanya tiga persen, tetapi dari jumlahnya lumayan besar," kata Abdurachman.
Dengan dana yang besar itu, Dinas Kesehatan memprogramkan kunjungan dan pelayanan kesehatan paripurna untuk keluarga miskin dan masyarakat pedalaman. Misalnya, program sunatan massal, pengobatan dan penyuluhan, serta pembiayaan penuh terhadap penderita yang harus dirujuk ke rumah sakit. "Kami akan perbaiki puskesmas yang rusak sekaligus melengkapinya dengan alat-alat," kata Abdurachman.
Adapun tenaga medis yang bersedia mengabdi di pedalaman akan diberi tunjangan lebih besar. "Kami berharap alokasi untuk kesehatan bisa meningkat lagi sehingga mampu membiayai lebih banyak program," kata Abdurachman.
Dana askeskin digelapkan
Dari Denpasar dilaporkan, Kejaksaan Tinggi Bali kini mulai mengusut dugaan penggelapan dana asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin (askeskin) yang disalurkan ke RS Sanglah senilai Rp 2,3 miliar selama tahun 2006. Kemarin, Kejati Bali memeriksa seorang pegawai RS Sanglah dan dua anggota staf bagian keuangan PT Askes Bali. Fokus pemeriksaan pada proses aliran dana askeskin ke rekening milik RS Sanglah yang kemudian diduga digelapkan. (BRO/BEN)
