15 Juli 2007
JAKARTA (Pos Kota) – Terjadi ‘perang’ antara Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Depnakertrans. Konflik ini menjadi ancaman serius program penempatan dan perlindungan TKI.
Kalangan perusahaan jasa TKI (PJTKI) melalui Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M. Yamani menyatakan amat prihatin dengan konflik kepentingan kedua instansi tersebut.
Karenanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera bersikap tegas. “Karena keduanya diangkat oleh Presiden,” ujar Yunus.
Dia mengungkapkan terdapat dua hal serius yang menjadi tarik-menarik kepentingan antara Menakertrans Erman Suparno dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, yakni tentang Konsorsium Asuransi TKI dan pembentukan Komite Korea.
TUMPANG-TINDIH
Kisruh setelah kemunculan BNP2TKI itu, dinilai anggota DPR dari FKB Effendy Choirie sebagai buah dari tumpang-tindih penanganan TKI. “Kalau sudah tumpang tindih begitu korbannya TKI, mereka bukannya terbantu bisa-bisa jadi sapi perahan,” cetusnya. “Yang dikahwatirkan makin banyak isntansi makin banyak orang bermain.”
Dia menegaskan bukan lantaran menterinya dari PKB lalu menyoroti lembaga yang mengurusi soal TKI. “Kalau buat saya soal manfaat saja, kalau tidak ada manfaat untuk apa, apalagi bila menambah masalah. Bubarkan saja,” ujarnya. “Kecuali kalau lembaga itu dibuat bertujuan untuk menampung para pendukung yang belum dapat posisi, ini soal lain.”
(tri)
