Senin 16 Juli 2007, Jam: 20:56:00
JAKARTA – Rencana adanya reformasi birokrasi yang diikuti dengan meroketnya gaji bagi PNS, TNI dan Polri dikahawtirkan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok alias sembako.
“Menurut pengalaman ketika ada isu gaji PNS, TNI dan Polri akan naik, harga-harga barang sudah mendahului sehingga kenaikan gaji tak berarti apa-apa,” kata anggota DPR dari PPP Uray Faisal Hamid, kemarin.
Sedangkan Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan reformasi birokrasi dalam kondisi sekarang memang diperlukan. Tapi reformasi itu tidak semata-mata dengan menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri lalu selesai semua, karena masalah gaji bukan satu-satunya persoalan birokrasi di Indonesia.
Kenaikan gaji bagi yang baru diujicoba di Departemen Keuangan (Depkeu) menuai kritik pedas. Bahkan Pengamat ekonomi dari Indef Iman Sugema mendesak Presiden SBY mencopot Menteri Sri Mulyani.
”Saya bukan cuma minta sistem penggajian baru bagi pegawai pemerintah dibatalkan. Sri Mulyani Cs harus dipecat,” katanya dengan ketus ketika dikonfirmasi Pos Kota, Senin.
Sekalipun kenaikan gaji meroket dan sangat fantastis, ia berpendapat bakal tindak korupsi bakal berkurang. Kalau mau mengurangi korupsi hanya meningkatkan probabilitas dengan menyeret ’garong-garong’ ke penjara. Sehingga orang menjadi takut untuk berbuat korupsi.
Bayangkan pejabat eselon satu bergaji Rp 47 juta. Sedangkan pegawai kelas bawah memperoleh tambahan Rp 1,3 juta. ”Sementara sarjana dengan gelar S-3 yang mengajar di perguruan tinggi hanya mendapat tunjangan Rp 750 ribu. Apa ini tidak menimbulkan kecemburuan,” paparnya.
GEMBIRA
Sedangkan sejumlah PNS menyatakan yang diterapkan kalau memang terjadi kenaikan gaji maka mereka sangat gembira.
“Namun, kalau mengunakan sistem bobot gaji maka dikhawatirkan akan muncul like and dislike (suka dan tidak suka). Sebab sistem bobot itu penilaiannya berdasarkan atasan dari PNS itu sendiri,” kata seorang PNS Departemen Agama.
(untung/setiawan/johara)
