Kamis, 05 Juli 2007
Jakarta - Pemerintah kini sedang menyusun rencana aksi nasional atau RAN yang rencananya sudah dapat disosialisasikan pada bulan Agustus mendatang. Rencana aksi ini merupakan kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh yang sifatnya pro poor (berpihak kepada yang miskin), pro growth (pertumbuhan ekonomi), dan pro employee (penyediaan lapangan pekerjaan).
Demikian antara lain diutarakan Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman, Rabu (5/7) di Jakarta. "Mudah-mudahan rencana aksi nasional ini bisa menjawab keinginan masyarakat agar ada perubahan kebijakan pembangunan yang lebih mendasar," ujarnya.
Hal itu dikatakan menanggapi gugatan terhadap pemerintah yang dinilai tidak melindungi rakyat dari bencana ekologis dan selama ini kebijakan ekonomi nasional terus mengutamakan kekuatan modal besar dan terus mengeksploitasi sumber daya alam (Kompas, 4/7).
Menurut Masnellyarti, penyusunan RAN tersebut terkait dengan perubahan kebijakan pembangunan yang lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan sekaligus dengan peningkatan perekonomian rakyat.
Peningkatan kualitas lingkungan tersebut, selain akan mampu mereduksi bencana alam, juga harus mampu meningkatkan perekonomian warga serta memberi lapangan pekerjaan bagi warga. Hal tersebut, menurut Masnellyarti, tidak dapat dilakukan oleh salah satu institusi saja sebab peningkatan kualitas lingkungan akan tidak berarti secara jangka panjang jika tidak ada perubahan pola pikir masyarakatnya. Pola pikir ini akan berubah jika warganya berpendidikan. Untuk itu, dibutuhkan pendampingan jangka panjang agar perubahan pola pikir yang mendasar bisa terjadi.
"Kalau mengandalkan pemerintah, biasanya anggaran kami hanya untuk kegiatan satu tahun saja. Selanjutnya, pembinaan warga di daerah itu harus dilakukan oleh NGO (organisasi nonpemerintah) di daerah atau pemerintah daerah," ujarnya.
Tata ruang
Sementara itu, tentang masih terus berlangsungnya pemberian konsesi pada perusahaan-perusahaan bermodal besar multinasional yang mengeksploitasi sumber daya alam, Masnellyarti mengaku kurangnya kesadaran akan tata ruang.
Dalam RAN, tambahnya, juga ditekankan pentingnya tata ruang, dan itu harus diikuti secara konsisten. "Kalau semua pihak mengikuti aturan tata ruang, konflik-konflik yang terjadi (pada eksploitasi wilayah) tidak perlu terjadi," katanya. (ISW)
