Rabu, 04 Juli 2007
Jakarta - Masyarakat miskin belum sepenuhnya terjangkau oleh program asuransi kesehatan keluarga miskin atau askeskin. Karena, belum optimalnya sistem pengelolaan askeskin dan terbatasnya jumlah tempat tidur kelas tiga di rumah sakit-rumah sakit.
"Sistem pengelolaan askeskin perlu dibenahi untuk memperluas jangkauan pada masyarakat miskin," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam Rapat Kerja Panitia Ad Hoc III dan IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (3/7) di Jakarta.
Sementara itu, DPD menyatakan, pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin perlu terus ditingkatkan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, pengawasan terhadap hasil pelayanan kesehatan perlu diperketat agar tidak dijadikan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Menkes, banyak rumah sakit di daerah mengeluhkan lambannya pembayaran klaim tagihan perawatan kesehatan peserta askeskin sebab jumlah tagihan ini melampaui alokasi anggaran yang tersedia. "Penulisan resep obat bagi peserta askeskin juga tidak terkontrol sehingga penggunaan obat membengkak. Peningkatan jumlah peserta ini juga membuat banyak rumah sakit kekurangan tempat tidur kelas tiga," ujar Fadilah.
Untuk mengantisipasi naiknya angka pengguna askeskin yang rawat inap, Departemen Kesehatan akan menambah 10.000 tempat tidur kelas tiga di rumah sakit pada tahun 2008.
Masalah lain, pelayanan kesehatan gratis ini ternyata juga dimanfaatkan sekitar 10 persen orang yang tak tergolong miskin, dengan menggunakan surat keterangan tanda miskin (SKTM) yang dijual Rp 50.000 oleh oknum ketua RT/RW.
Hal ini berawal ketika Depkes dan Badan Pusat Statistik memiliki perbedaan data orang miskin yang akan mendapat kartu askeskin. Perbedaan ini membuat kegiatan itu dihentikan untuk verifikasi data lebih dulu. Padahal, baru 65 persen kartu dibagikan.
Menkes lalu mengeluarkan kebijakan, orang miskin yang tidak punya askeskin dan tidak punya KTP harus dilayani dengan syarat memberi SKTM. Kini, sekitar 70 persen dari pengguna fasilitas askeskin hanya membawa SKTM. "Ada sebagian orang miskin yang memanfaatkan kondisi ini, tetapi tidak ada dasar hukum untuk menindaknya," ujarnya.
Pada tahun 2006, jumlah kunjungan rawat jalan tingkat pertama di puskesmas mencapai 109,8 juta lebih. Masyarakat miskin juga telah mendapat pelayanan kasus khusus, seperti pertolongan persalinan, hemodialisa, dan operasi jantung. (EVY)
