Kamis, 05 Juli 2007
Jakarta - Sekitar 200 warga miskin yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Miskin Kota atau SRMK berdemonstrasi di Balaikota dan Kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/7) di Jakarta Pusat.
Mereka menuntut kemudahan mengurus kartu keluarga miskin (gakin) yang memungkinkan mereka berobat secara gratis.
Menurut Tina, warga miskin dari Kelurahan Rawa Buaya, dia pernah mengurus surat pengantar untuk membuat kartu gakin mulai dari RT sampai kecamatan. Namun, saat meminta kartu gakin dari puskesmas, dia ditolak oleh petugas setempat dengan alasan masa pembuatan kartu gakin sudah usai.
Pengalaman serupa juga dialami oleh Sari, warga miskin dari Kali Baru, Cilincing. Sari mengatakan, niatnya untuk mengurus kartu gakin sudah terhambat mulai dari tingkat RT karena pengurus RT tak mendapat sosialisasi mengenai pembuatan kartu itu.
Berbagai kesulitan lain juga diungkapkan oleh warga miskin saat mengurus kartu gakin. Kesulitan itu sangat mengherankan warga karena mereka memiliki KTP DKI Jakarta dan hidup di bawah garis kemiskinan.
"Saya mengurus kartu gakin karena tidak mampu membayar biaya pengobatan jika sakit. Suami saya hanya bekerja sebagai pemulung dan penghasilannya hanya sekitar Rp 400.000 per bulan," kata Tina.
Koordinator SRMK Marlo Sitompul mengatakan, rintangan yang menghalangi masyarakat itu seharusnya dengan mudah disingkirkan jika ada niat baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi, pemerintah mengalokasikan Rp 200 miliar untuk pengadaan dan subsidi keluarga miskin.
Menanggapi keinginan warga miskin itu, Tini Suryati dari Bagian Humas Dinas Kesehatan DKI Jakarta, mengatakan, kartu gakin seharusnya diberikan dengan mudah bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta dan terdaftar sebagai warga miskin oleh BPS. Data warga miskin dari BPS itu sudah dibagikan ke setiap kelurahan.
Tini membantah anggapan bahwa pemerintah tidak memiliki niat baik dengan menghalangi warga miskin untuk mendapatkan kartu gakin. Petugas puskesmas yang jumlahnya sedikit bisa kewalahan saat melakukan verifikasi atas permohonan ratusan kartu gakin dari warga.
"Dana untuk pengadaan dan subsidi kartu gakin masih tersisa sangat banyak. Tidak mungkin kami menghalangi warga," ujar Tini. Namun, lanjutnya, kemungkinan petugasnya yang belum mendapat sosialisasi mengenai pembuatan kartu gakin. (ECA)
