Radio Nederland Wereldomroep30-08-2007
Hubungan Indonesia dan Malaysia sudah lama mengalami pasang surut. Kasus penganiayaan ketua wasit karate Indonesia memperburuk hubungan antar negara tersebut. Peristiwa itu memang bukanlah sebagai pemicu ketegangan. Sebetulnya yang menjadi akar masalah kedua negara adalah Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami pelanggaran hak-hak asasi manusia di Malaysia. Ikuti wawancara Radio Nederland Wereldomroep dengan Yap Shie Sheng dari Suara Rakyat Malaysia, Suaram di Kuala Lumpur:
Kisah lama
Kasus itu akan kembali memperburuk hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Karena itu bukanlah satu-satunya kasus dalam hubungan antara negara tetangga. Ada lagi kasus lainnya yang sudah lama bermasalah yaitu kasus Tenaga Kerja Indonesia. Padahal kedua negara yang berada dalam blok Asean telah mencapai suatu deklarasi tentang hak migran. Kendati demikian deklarasi itu tidak diterjemahkan ke dalam UU di Malaysia.
Sementara itu warga Malaysia sendiri juga sudah cukup muak dengan kelakuan polisi mereka. Banyak ketidakpuasan terhadap kepolisian. Kekerasan polisi terhadap wasit karate tersebut menjadi isu tersendiri dalam masyarakat Malaysia. Jadi menurut Yap Shie Sheng sendiri peristiwa penganiayaan itu justru menimbulkan simpati rakyat Malaysia. Terutama dari kalangan yang sudah dilanggar hak asasi manusianya.
Wawancara lengkap dengan Yap Shie Sheng
Ketidakadilan pada TKI
Selama ini hubungan kedua negara juga diwarnai dengan ketidak adilan terhadap perlakuan TKI. Tenaga mereka dieksploitasi. Banyak sekali kasus-kasus TKI yang dianiaya majikan. Selain itu banyak pula penindasan lainya seperti misalnya dari segi gaji, misalnya gaji yang tidak dibayar. Para TKI itu juga tidak diberikan hak yang sama dengan tenaga kerja asal Malaysia sendiri.
Kekerasan oleh majikan di Malaysia itu menurut Yap Shie Sheng disebabkan karena pemerintah Malaysia jarang sekali mengambil tindakan tegas terhadap majikan. Justru sebaliknya pemerintah Malaysia bahkan mengambil tindakan terhadap TKI sendiri. Jadi majikan sepertinya boleh melakukan apa saja sesuka hati dan tidak ada tindakan dari Kerajaan Malaysia.
