Kasus Trafficking Marak, Pemkab Asahan Diminta Perketat Adminstrasi Kependudukan
Kisaran (SIB)
Mudahnya oknum aparat pemerintah dalam mengeluarkan administrasi kependudukan, akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kegiatan trafficking. Hal ini sudah dan akan semakin meresahkan masyarakat. Demikian dikatakan anggota Fraksi Golkar DPRD Asahan Ir Muthmainnah Saragih, MSi kepada SIB, Jumat (15/2) di gedung dewan setempat.
Mudahnya oknum aparat pemerintah dalam mengeluarkan administrasi kependudukan, akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kegiatan trafficking. Hal ini sudah dan akan semakin meresahkan masyarakat. Demikian dikatakan anggota Fraksi Golkar DPRD Asahan Ir Muthmainnah Saragih, MSi kepada SIB, Jumat (15/2) di gedung dewan setempat.
Disesalkan Muthmainnah, sikap oknum aparat pemerintah yang dengan mudah mengeluarkan administrasi kependudukan terhadap seseorang. Baik berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga maupun jenis dokumen kelengkapan bukti kependudukan lainnya.
Dicontohkan Muthmainnah, baru-baru ini pihak Poldasu berhasil membongkar sindikat trafficking di salah satu penampungan TKI di Kota Medan. Ditemukan gadis-gadis belia merupakan warga Asahan menjadi korban penjualan manusia, apalagi diduga bakal dijadikan budak pemuas nafsu. "Kenapa anak di bawah umur bisa mendapatkan dokumen resmi," ujar Mutmainnah lantang.
Ditegaskannya, hal ini kemungkinan besar karena lemahnya sistem administrasi kependudukan khususnya di Kabupaten Asahan yang secara sentralistik dikelola oleh Kepala Bagian Catatan Sipil. "Kelemahan ini sangat membahayakan," tegasnya seraya berharap agar dalam setiap kepengurusan administrasi kependudukan harus dilakukan mulai dari bawah.
Bahkan, Muthmainnah yang merupakan anggota wanita tunggal dalam komposisi keanggotaan DPRD Asahan ini juga mensinyalir mudahnya pengeluaran Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tanpa melalui prosedur hanya karena uang dan koneksi. Sehingga tidak sedikit warga asal luar daerah mengantongi KTP Asahan. Hal ini biasanya digunakan dalam pengurusan paspor, visa dan lain sebagainya. Apalagi karena daerah ini berbatasan dengan beberapa negara tetangga.
"Ini membuktikan bahwa manajemen Kantor Catatan Sipil lemah dan perlu mendapat perhatian dari Bupati Asahan," tegas Muthmainnah seraya mengakui pihak yang paling rentan menjadi korban trafficking adalah perempuan. Sehingga Kabag Pemberdayaan Perempuan Setdakab Asahan juga dapat semakin membuktikan kerja nyatanya dengan menjemput bola atas berbagai masalah yang terjadi terhadap perempuan, terutama dalam hal penjualan wanita sebagai objek eksploitasi seks.
Muthmainnah juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai iming-iming kerja di luar negeri atau di daerah lain dengan imbalan atau janji menggiurkan, tanpa mendapat legalitas dari pemerintah melalui dinas terkait. "Masyarakat jangan mudah mempercayai janji seindah permata, namun berkedok kepalsuan dan akan menimbulkan kesengsaraan, apalagi jika tanpa legalitas dari pemerintah," ulasnya.
Sementara itu, aktivis LSM Tritura, Joko Hendarto kepada SIB mengakui bahwa Asahan dan Tanjungbalai merupakan daerah sangat strategis bagi para pelaku trafficking antar negara. Mengingat secara geografis kedua daerah ini sangat berdekatan dengan beberapa negara tetangga. "Dalam hal ini, Kecamatan Air Joman dan Tanjung Balai adalah kawasan yang perlu mendapatkan perhatian serius," ujarnya. (S24/i)
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
