-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

16 February 2008

Polisi Malaysia bubarkan demonstran

BBC INDONESIA - 16 Feb 2008

Polisi Malaysia menggunakan gas air mata dan meriam air untuk
membubarkan unjukrasa warga etnis India di ibukota Kuala Lumpur.

Lebih dari 20 orang yang ikut serta dalam rapat umum yang dilarangan
tersebut ditahan polisi.

Demonstrasi ini digerakkan oleh Hindu Right Action Force, Hindraf.
Kelompok Hak warga India Malaysia itu menuntut lima pemimpinnya
dibebaskan dari penjara.

Para aktivis kelompok mengatakan, kebijakan yang memberikan kemudahan
ekonomi kepada warga mayoritas, etnis Melayu, itu merupakan
diskriminasi terhadap warga keturunan India.

Pemerintah Malaysia menafikan tudingan perlakuan tidak adil tersebut.

Menyerahkan bunga

Wartawan BBC Robin Brant, yang menyaksikan unjukrasa hari ini,
melaporkan, panitia mengatakan dua ratus anak sedianya akan menjadi
barisan terdepan dalam aksi ini.


Demonstran Hindraf mengacung bunga
Panitia demonstrasi 'ingin menyerahkan bunga' ke PM Malaysia

Mereka ingin menyerahkan bunga kepada sang perdana menteri sebagai
persembahan valentine yang terlambat.

Namun, PM Abdullah Ahmad Badawi tidak ada di tempat itu, dan massa
pengunjukrasa tidak diperkenankan mendekati gedung parlemen.

Kehadiran polisi dalam jumlah besar menghadang ribuan warga India di pusat kota.

Polisi menggunakan meriam air yang diduga dibubuhi bahan kimia dan gas
air mata untuk membuarkan massa.

Bocah berusia 10 tahun Geeta Suri mengikuti aksi bersama orang tuanya.
Kepada BBC dia menuturkan pengalamannya melihat meriam air dan ayahnya
ditahan.

Kelompok di belakang unjukrasa ini adalah barisan aksi hak warga
hindu, Hindraf. Kelompok ini semakin efektif dalam melakukan tekanan
terhadap pemerintah, kata wartawan kami.

Mereka menggelar unjukrasa di ibukota Malaysia bulan November lalu
dengan mengerahkan sekitar 10 ribu warga etnis India.

Rapat umum itu menggambarkan ketidakpuasan yang semakin besar di
kalangan sebagian warga minoritas India Malaysia, yang merasakan
mereka tertinggal setelah beberapa puluh tahun kebijakan pemerintah
memberikan prioritas kepada warga mayoritas, Melayu.