Program Perbaikan Gizi belum Berjalan Optimal
JAKARTA—MI: Berbagai program perbaikan gizi yang dalam beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah, dinilai belum berjalan optimal.
"Program perbaikan gizi belum berjalan optimal, ini bisa kita lihat dari kegiatan yang dilakukan di tingkat terbawah, di posyandu," kata Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Ali Khomsan di Jakarta, Kamis (14/2).
Menurut dia, sebagian besar posyandu di desa-desa sekadar melakukan kegiatan penimbangan balita dan pada saat-saat tertentu imunisasi.
Sementara fungsi-fungsi pokok posyandu yang lain, seperti sebagai pembawa pesan kesehatan dan pelaku utama upaya perbaikan gizi balita belum berjalan dengan baik.
"Penyuluhan gizi, yang merupakan bagian penting dalam upaya perbaikan gizi, belum sepenuhnya jalan," katanya.
Ia mengatakan hal itu antara lain terjadi karena program pembangkitan kembali (revitalisasi) peran posyandu yang dicanangkan pemerintah pada 2005 hingga kini belum berjalan dengan baik.
"Saat ini ada sekitar 240 ribu posyandu di Indonesia, tapi bagaimana kualitasnya? Meski kita dengar revitalisasi posyandu dilakukan sejak beberapa tahun lalu, tapi bagaimana kondisinya di desa-desa sekarang, seharusnya dicek sudah benar-benar jalan atau belum," jelasnya.
Kondisi dan kegiatan posyandu, jelas dia, mesti dipantau, dievaluasi, dan optimalkan untuk memastikan fungsinya sebagai ujung tombak berbagai upaya kesehatan, utamanya dalam upaya perbaikan gizi balita, berjalan sesuai target.
Lebih lanjut dia menjelaskan, upaya perbaikan gizi balita melalui pembagian Makanan Pendamping ASI bagi balita dari keluarga kurang mampu pun masih tanggung.
Atas persetujuan DPR, kata dia, pemerintah telah menyediakan dana Rp300 miliar per tahun untuk penyediaan Makanan Pendamping ASI bagi balita dari keluarga kurang mampu namun upaya itu hanya mampu menjangkau 15% balita di desa-desa.
"Kader di daerah selalu bilang bahwa itu hanya cukup untuk 15 persen anak kita, artinya dari 100 balita di desa hanya 15 anak yang dapat MP ASI. Dana Rp300 miliar itu jadi tidak besar karena saking banyaknya balita Indonesia yang butuh bantuan," jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, guna mencegah terjadinya masalah gizi buruk pada balita pada masa mendatang pemerintah harus mulai memadukan dan mengoptimalkan program-program perbaikan gizi yang dijalankan.
Penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, fortifikasi bahan pangan dan program yang lainnya, kata dia, harus dipastikan berjalan dengan baik dan dievaluasi secara berkala.
"Dan tentunya kemiskinan harus terus dikurangi, karena ini adalah faktor kunci munculnya masalah gizi," demikian Prof Ali Khomsan. (Ant/OL-01)
Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
