Serang, Kompas - Ratusan ribu keluarga miskin di Provinsi Banten belum menerima jatah beras untuk rakyat miskin atau raskin. Hingga kemarin, jatah raskin selama tiga bulan baru 20 persen yang dibagikan. Bahkan, seluruh keluarga miskin di Kabupaten dan Kota Tangerang sama sekali belum menerima raskin.
Demikian hasil kunjungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten ke Gudang Perum Bulog Subdivisi Regional Banten, yang disampaikan Ketua Komisi II Media Warman, Jumat (21/3).
Media menuturkan, seharusnya selama Januari-Maret raskin yang disalurkan sekitar 28.000 ton. Namun, hingga kemarin, Perum Bulog Subdivre Banten baru menyalurkan sekitar 5.700 ton raskin. Hanya sekitar 20 persen dari total jatah raskin yang seharusnya dibagikan. Saat ini raskin untuk ratusan ribu keluarga miskin itu masih menumpuk di gudang Bulog.
Daerah yang paling banyak menyerap raskin adalah Pandeglang. Dari jatah 4.700 ton untuk Januari-Maret, sudah 2.350 ton atau 50 persen yang dibagikan. Adapun di Lebak, jatah raskin yang dibagikan baru 37,32 persen atau 2.165 ton dari jatah 5.800 ton; Kota Serang 34,6 persen atau 329 ton dari jatah 951 ton; Kota Cilegon 32,4 persen atau 271 ton dari jatah 836 ton; dan Kabupaten Serang baru 13,4 persen atau 576 ton dari jatah 4.296 ton beras.
Jatah raskin untuk Kabupaten dan Kota Tangerang, masing-masing 10.179 ton dan 1.250 ton, sama sekali belum dibagikan. Dengan demikian, sebanyak 508.970 keluarga miskin di Kabupaten Tangerang serta 62.508 keluarga miskin di Kota Tangerang belum menerima jatah raskin selama tiga bulan.
”Mereka ini belum menerima haknya karena terganjal kebijakan bupati dan wali kota mereka,” kata Anshor, Sekretaris Komisi II DPRD Banten.
Hingga kemarin, Bupati Tangerang Ismet Iskandar dan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim belum membuat surat keputusan yang berisi pagu atau jatah raskin per kecamatan. Keduanya juga belum menyerahkan surat permintaan alokasi (SPA) kepada Bulog Banten.
Selain itu, rendahnya penyerapan raskin di kabupaten/kota lain disebabkan masih adanya tunggakan raskin yang belum disetorkan kepada Bulog. Padahal, menurut Media, idealnya jatah raskin Januari-Maret yang dibagikan minimal 80 persen atau sekitar 22.400 ton.
”Kami sangat menyayangkan kondisi semacam ini, mengingat saat ini situasi masyarakat banyak yang kekurangan beras,” ujar Media Warman.
Komisi II akan meminta Gubernur Ratu Atut Chosiyah memberikan surat peringatan kepada seluruh bupati/wali kota agar turut memperlancar distribusi raskin. Selain segera mengajukan SPA, khusus untuk Bupati/Wali Kota Tangerang harus segera membuat keputusan pagu raskin per kecamatan. (NTA)
