Koalisi Perempuan Menuntut Penghapusan Gizi Buruk
Kamis, 20 Maret 2008 | 10:01 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia menilai pemerintah gagal melindungi hak ketersediaan dan keterjangkauan rakyat atas pangan. Buktinya, kasus gizi buruk pad aanak-anak yang berakibat kematian dan kelaparan semakin marak.
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempaun Masruchah meminta pemerintah lebih berpihak pada rakyat. Kebijakan pemerintah saat ini justru membuat ribuan balita dan anak-anak mengkonsumsi makanan yang tak memenuhi standar gizi. "Kami menuntut evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan," katanya dalam siaran persnya.
Menurut Masruchah, pemerintah gagal dalam penyelenggaraan negara. Beragam kebijakan penanggulangan kemiskinan belum mampu menjawab karena hanya bersifat kuratif. Berdasarkan data per Maret 2008, di Banten sebanyak 8.244 kasus gizi buruk pada balita. Di Pekanbaru, Riau, 33,3 persen dari total 499 ribu bayi menderita gizi buruk. Bahkan, lebih dari 400 ribu penduduk DKI Jakarta rawan gizi buruk.
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempaun Masruchah meminta pemerintah lebih berpihak pada rakyat. Kebijakan pemerintah saat ini justru membuat ribuan balita dan anak-anak mengkonsumsi makanan yang tak memenuhi standar gizi. "Kami menuntut evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan," katanya dalam siaran persnya.
Menurut Masruchah, pemerintah gagal dalam penyelenggaraan negara. Beragam kebijakan penanggulangan kemiskinan belum mampu menjawab karena hanya bersifat kuratif. Berdasarkan data per Maret 2008, di Banten sebanyak 8.244 kasus gizi buruk pada balita. Di Pekanbaru, Riau, 33,3 persen dari total 499 ribu bayi menderita gizi buruk. Bahkan, lebih dari 400 ribu penduduk DKI Jakarta rawan gizi buruk.
You rock. That's why Blockbuster's offering you one month of Blockbuster Total Access, No Cost.
