-->

Headlines

The Ecosoc News Monitor

22 May 2008

Indonesia Perlu Rp1.830 Triliun Untuk Capai MDGs

21/05/08 15:21

Jakarta (ANTARA News) - Menurut hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia masih membutuhkan sekitar Rp1.830 triliun untuk mencapai target pembangunan milenium (MDGs) 2015.

"Angka tersebut merupakan gap yang harus ditutupi pada sektor pendidikan, kesehatan, serta air minum dan sanitasi dasar," kata Staf Ahli Meneg PPN/Kepala Bappenas, Dedi M Masykur Riyadi, di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, saat ini sumber pembiayaan dari pemerintah diprediksi akan jauh dari di bawah angka tersebut dan masih ada setidaknya lima tujuan MDG`s yang masih belum tercapai, termasuk dalam biaya tersebut.

"Hal inilah yang menjadi salah satu pendorong utama pemerintah untuk menyusun strategi untuk meningkatkan keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam mencapai MDGs," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Target MDG`s, Ivan Hadar mengatakan, sumber pembiayaan pencapaian MDG`s tidak hanya berasal dari APBN pemerintah, swasta dan pinjaman luar negeri, namun juga dari masyarakat itu sendiri.

"Partisipasi dari masyarakat tidak harus bersifat finansial karena bisa ditunjang oleh akar budaya atau sikap disiplin," katanya.

Dia menjelaskan, ada kawasan-kawasan yang bisa menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan hal yang berguna untuk daerah mereka tanpa pembiayaan yang besar.

"Karena itu, untuk pembiayaan MDGs jangan terlalu bergantung pada dukungan finansial. Karena semakin banyak dananya, maka semakin banyak peluang untuk dikorupsi, sehingga tujuan MDGss tidak tercapai," katanya.

Dia mencontohkan beberapa daerah seperti Jimbrana di Bali, Solok di Sumatera Barat, Sragen di Jawa Timur, dan Lombok Timur di NTB yang telah melakukan aktivitas swadaya masyarakat.

"Di Lombok, ada guru yang mengajak masyarakat menanam sekitar 4 juta sampai 5 juta pohon mahoni di kawasan perbukitan. Dari segi lingkungan, pasti bagus. Dari segi ekonomi juga sangat penting," jelasnya.

Pada akhirnya, tambah Ivan, upaya masyarakat itu harus didukung pemerintah melalui regulasi yang tidak memberatkan dan mendukung sehingga akan semakin besar pengaruhnya. (*)