Sabtu, 21 Juni 2008 - 05:12 wibJAKARTA - Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR meminta kepada pemerintah untuk merencanakan anggaran bagi korban trafficking yang saat ini berada di RS Polri Sukanto untuk menjalankan perawatan. "Selama ini, korban trafficking enggan menjalankan pengobatan karena tidak ada anggaran yang disediakan pemerintah untuk mereka," ujar Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Badriyah Fayumi didampingi anggota Komisi IX FKB DPR Maria Ulfa Anshor saat meninjau korban Trafficking di RS Polri Sukanto, Jumat (20/6/2008). Selama ini, biaya yang mereka terima dari bantuan internasional. Tetapi, sejak diberlakukannya UU yang menyatakan masalah tersebut menjadi urusan pemerintah, internasional menghentikan pendanaanya. Akibatnya, rumah sakit sepi akan pasien korban trafficking karena korban tidak lagi memiliki akses untuk berobat, dan korbanpun rata-rata memilih untuk berdiam diri dirumah. Karena itu, pemerintah seharusnya komit terhadap UU yang sudah disahkan, bersama DPR memikirkan penganggarannya harus seperti apa. "Karena itu harus segera direncanakan melalui satuan kerja-satuan kerja di masing-masing departemen, selama ini hanya gembar-gembor saja, implementasinya nol," jelasnya. Saat ini, korban trafficking yang tertampung di RS Sukanto berjumlah 1.923 kasus, dan korban paling banyak adalah wanita sebagai PRT sejumlah 61%, korban seksual 16% rata-rata, dan Jawa Barat adalah propinsi dengan angka tertinggi sebagai korban trafficking. Sementara negara yang melakukan tindakan tersebut berdasarkan data adalah Malaysia menempati urutan pertama dengan 1.320 kasus, disusul Indonesia 467 kasus dan ketiga Arab Saudi dengan 46 kasus. Sementara Kepala Rumah Sakit Pusat Kepolisian RS.Sukanto Brigjen Pol Aidy Rawas mengatakan, untuk biaya pengobatan bagi masyarakat umum rumah sakit tidak memberikan secara cuma-cuma, berbeda dengan keluarga Polri yang tidak dikenakan biaya. "Sehingga sangat sulit untuk menerima pasien yang secara cuma-cuma, sebab tidak ada rumah sakit yang gratis. Tetapi bagaimanapun juga demi kemanusiaan secara medis untuk pertolongan pertama kami akan bantu," kata Aidy. Selama ini yang membiayai korban trafficking rata-rata dari perusahaan PJTKI, itupun mereka masih nunggak. Diluar itu dibiayai keluarga dan dana Internasional, dari pemerintah sendiri tidak ada.(Amril Amarullah/Sindo/fit) |
Headlines
23 June 2008
Korban Trafficking Miskin Perhatian Pemerintah
