Pemerintah Luncurkan Program Pengawasan TKI

Senin, 28 Juli 2008 14:30 WIB SUBANG--MI: Pemerintah akan meluncurkan program pengawasan (monitoring) untuk melindungi Tenaga Kerja Inddonesia (TKI) di Malaysia pada Agustus 2008 dan di Arab Saudi pada September 2008. "Pengawasan ini melindungi keselamatan TKI dari ancaman penganiayaan oleh majikan mereka di luar negeri," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Kabupaten Subang, Jabar, Senin (28/7). Saat berbicara dalam Dialog Publik "Perlindungan Bagi Buruh Migran/TKI Beserta Anggota Keluarganya" di Subang itu, Jumhur mengatakan sudah ada kesepatan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk membentuk pusat pengawasan TKI pada sektor rumah tangga. "Pengontrolan dilakukan setiap bulan pertelepon dan kunjungan ke rumah-rumah majikan yang mempekerjakan TKI," katanya. Ia berharap lembaga pengawasan di Malaysia itu dapat mengakhiri kasus-kasus mengerikan seperti yang pernah terjadi sepert penganiayaan dan tindakan kekerasan lain yang dialami TKI. Sementara lembaga pengawasan TKI di Arab Saudi berupa pelaksanaan sistem informasi terpadu sehingga diharapkan tak ada TKI yang ditelantarkan para penggunanya. "Sistem informasi dan sarana kantor sudah siap. Biaya penyediaan itu dibebankan kepada pengguna bukan TKI," kata Jumhur. Dalam kunjungan kerja setengah hari di Subang, Jumhur sempat berdialog dengan para TKI asal daerah itu. Setelah itu Jumhur kembali ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan Dubes Syria di Indonesia dan Dubes RI di Syria membahas pendaftaran ulang sekitar 70 ribu TKI di negara itu. (Ant/OL-06)