Perempuan di Tengah Krisis Pangan

Senin, 14 Juli 2008 | 03:00 WIB Oleh Ninuk Mardiana Pambudy   Sementara miliaran rupiah dihabiskan partai politik untuk berkampanye menghadapi Pemilu 2009, kehidupan nyata rakyat diwarnai berbagai kesulitan. Harga pangan setahun terakhir bergerak naik, harga BBM mengikuti, pasokan gas pengganti minyak tanah tak lancar, dan kesinambungan pasokan listrik terancam.   Kesulitan tersebut dirasakan banyak anggota masyarakat, tetapi wajah kemiskinan tidak netral. Perempuan dan anak tetaplah kelompok yang lebih menderita.   Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Pangan Dunia di Roma, 3-5 Juni 2008, menyebutkan, tingginya harga pangan menyebabkan rumah tangga yang dikepalai perempuan mengalami penurunan kesejahteraan lebih besar atau manfaat lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.   Kesulitan itu dialami perempuan di perkotaan, perdesaan, dan di tingkat nasional, serta terjadi pada kelompok masyarakat secara umum maupun pada kelompok masyarakat termiskin.   Di perkotaan, kelompok masyarakat yang lebih miskin membelanjakan lebih banyak penghasilan mereka untuk membeli pangan dibandingkan keluarga yang lebih kaya. Karena itu, pada rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan, turunnya kesejahteraan menjadi lebih besar.   Bahkan, di tempat yang tidak ada bias kemiskinan seperti di Vietnam, atau di mana jumlah rumah tangga yang dikepalai laki-laki jauh lebih tinggi daripada yang dikepalai perempuan seperti di Nikaragua, masih terjadi rumah tangga yang dikepalai perempuan lebih menurun kesejahteraannya dibandingkan dengan laki-laki.   Dalam konteks berbeda di mana banyak hal telah setara, penelitian lain tetap menemukan, persentase pengeluaran rumah tangga yang dikepalai perempuan untuk membeli pangan adalah lebih besar.   Di perdesaan, akses rumah tangga yang dikepalai perempuan terhadap tanah lebih rendah dan perempuan kurang dapat berpartisipasi dalam pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Karena itu, rumah tangga yang dikepalai perempuan tidak ikut mendapat keuntungan dari naiknya harga bahan pangan.   Laporan FAO itu menyebutkan, harus ada perhatian khusus terhadap rumah tangga yang dikepalai perempuan di dalam program jaring pengaman sosial untuk menghadapi dampak tinggi harga pangan.   Perempuan dan pertanian Dalam sistem pangan Indonesia, beras telah menjadi pangan utama, menggantikan sumber karbohidrat lokal yang sebetulnya sangat beragam. Upaya untuk kembali ke pangan lokal sudah dilakukan sejak akhir tahun 1980-an ketika tekanan permintaan terhadap beras semakin tinggi akibat naiknya pendapatan dan jumlah penduduk.   Sampai kini, upaya promosi kembali ke pangan lokal tidak pernah dilakukan sungguh-sungguh karena beras sampai awal tahun ini harganya relatif murah, tersedia di mana-mana, dan mengolahnya juga mudah. Belum lagi gengsi yang melekat pada beras di daerah pelosok karena beras menjadi bagian melekat dari fasilitas pegawai negeri, pekerjaan yang pada masa lalu dianggap bergengsi.   Ironisnya, sejarah memperlihatkan, perempuan pernah berperan penting dalam pertanian di berbagai belahan dunia, yaitu dalam perannya sebagai penanggung jawab benih, termasuk benih padi.   Revolusi Hijau, demikian Dwi Astuti dari lembaga nonpemerintah Bina Desa dan Kelompok Kerja Khusus Ketahanan Pangan Masyarakat Dewan Ketahanan Pangan, ikut memarjinalkan perempuan.   "Revolusi Hijau menyebabkan penyimpanan dan pengelolaan benih tidak lagi di tangan perempuan petani, tetapi diambil alih perusahaan multinasional. Benih unggul padi yang batangnya lebih rendah dari benih lokal menyebabkan panen memakai ani-ani yang tadinya pekerjaan perempuan kemudian dilakukan dengan sabit oleh laki-laki," kata Dwi. Revolusi Hijau juga menyebabkan sejumlah pangan lokal tergusur oleh beras.   Naiknya permintaan pangan karena pertumbuhan jumlah penduduk, menurut Dwi, tidak dapat dijawab oleh liberalisasi perdagangan dan Revolusi Hijau, apalagi terjadi kemerosotan kualitas lingkungan karena pemakaian pestisida dan pupuk buatan secara berlebihan. Karena itu, mempromosikan pangan lokal akan lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat karena membebaskan mereka dari ketergantungan pada pihak luar, baik dari sisi produksi maupun konsumsi.   Dengan mengembangkan pangan lokal, perempuan akan memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam ekonomi perdesaan sehingga kesejahteraan mereka dapat ikut membaik.   Menurut Dwi, pengalaman pendampingan Bina Desa terhadap perempuan petani di 10 provinsi memperlihatkan, perempuan memiliki pengalaman dan perspektif berbeda dari laki-laki dalam melihat masalah sehari-hari.   Pengalaman perempuan sebagai sosok yang mengasuh dan memelihara membuat mereka bekerja lebih panjang daripada laki-laki, tetapi juga membuat mereka lebih kuat keinginannya agar kesejahteraan keluarga— pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak—menjadi lebih baik.   Karena itu, upaya pemerintah menghidupkan kembali cadangan pangan masyarakat dan lumbung masyarakat seperti terungkap dalam Pra-Rakor Pangan Dewan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Juni lalu, sebagai salah satu bentuk jaring pengaman pangan harus berperspektif jender.   Penyuluh harus mampu mengenali pengalaman, permasalahan, dan kebutuhan perempuan yang berbeda dari laki-laki untuk ditransfer menjadi kegiatan yang produktif, baik perempuan dalam posisi sebagai istri atau sebagai kepala rumah tangga.   http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/14/01150378/perempuan.di.tengah.krisis.pangan