Medan (SIB)
Enam puluh tiga tahun yang lalu Indonesia merdeka, di saat itu pula kemerdekaan moral, kedaulatan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejajar dengan Negara lain. Namun kondisi ekonomi rakyat pada saat itu masih jauh dari harapan cukup, maklum masih baru merdeka. Namun jika dilihat setelah 63 tahun Indonesia Merdeka, kondisi ekonomi rakyat dalam sektor riel kembali pada zaman bangsa Indonesia baru merdeka, lemahnya daya beli, rupiah masih lemah jualnya, sulit bahan pangan, sehingga pada saat ini rakyat Indonesia menghadapi kemiskinan.
"Justru mendekati tahun 2009 ini banyak program yang seolah-olah pengentasan kemiskinan mulai penekanan persentase yang signifikan. Namun jika kita lihat dari laporan anggaran kemiskinan naik 3 kali lipat dari Rp 23 triliun menjadi Rp 66,2 triliun dan peningkatan gizi buruk balita di akhir tahun 2007. Sebanyak 700.000 anak Indonesia mengalami gizi buruk," kata Jhony Sarinthon, Ketua Pergerakan Indonesia Sumut didampingi Osriel Limbong Ketua PI Medan di Sekretariat Jalan Jamin Ginting-Medan, terkait persiapan konferensi Pergerakan Indonesia Sumut, hari ini Kamis (28/8) di Sumatera Village Jalan Jamin Ginting Medan.
Lebih lanjut dikatakan Osriel Limbong, kenaikan anggaran kemiskinan dan meningkatnya Gizi Buruk Balita di Indonesia, menunjukkan masih lemahnya komitmen Pemerintah dalam mengurusi/melayani Rakyat. Hal itu dialternatifkan masih kuatnya loby kepentingan politik elite pemerintah dan elite politik dalam menyelesaikan persoalan di antara mereka, sehingga program ekonomi kerakyatan sebagai kemandirian dan penguatan ekonomi rakyat lambat. "Maka tidak perlu malu bahwa kita dikategorikan sebagai negara miskin. Hal ini adanya komitmen dari negara Australia dan Amerika dalam memberikan bantuan keuangan dan program bagi Indonesia guna mengentaskan kemiskinan, padahal Ibu pertiwi ini telah memberikan harta karun bagi anak-cucunya untuk diwariskan dan dikembangkan guna kesejahteraan generasi yang akan datang," kata Limbong.
Melihat kondisi ini, kata Jhony Sarinthon, Pergerakan Indonesia Sumatera Utara, meminta kepada elite pemerintah dan politik agar segera merajut kohesi sosial sehingga kemiskinan tidak menjadikan Negara ini krisis/miskin nasionalismenya dan memperkecil ruang para kapitalis tanah dan pangan dalam penguasaan lahan aset milik Negara. Dalam hal aset lahan perkebunan, agar tidak terlalu jauh berubah fungsi, karena kondisi rakyat miskin ekonomi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. (PR1/v)
http://hariansib.com/2008/08/28/700-ribu-anak-di-indonesia-menderita-gizi-buruk/
