Jum'at, 15 Agustus 2008 | 11:00 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah
dinilai gagal melindungi buruh migran oleh Migrant Justice, Lembaga
Penelitian dan Advokasi Buruh Migran Indonesia. Rencananya Migrant
Justice akan menggelar unjuk rasa teatrikal hari ini (15/8) di depan
Istana Presiden mulai pukul 14.00 WIB.
Menurut Direktur Kampanye dan Monitoring Migrant Justice, Tajuddi
Ka'bah, pemerintah gagal melindungi tenaga kerja Indonesia dari
pelanggaran hak asasi manusia. "Pemerintah lebih tertarik kepada devisa
yang dihasilkan TKI," ujarnya saat dihubungi Tempo hari ini (15/8).
Dari siaran pers yang diterima Tempo lembaga ini mencatat pada tahun
ini ada 25 kasus kematian TKI, 13 orang terancam hukuman mati, 7500 TKI
dipenjara tanpa sebab yang jelas, 3000 orang dideportasi, dan 1000
orang menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking.
Lembaga ini juga menyoroti keberadaan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dinilai kurang
melindungi TKI di luar negeri. "Mereka hanya melakukan fungsi
penempatan TKI, tetapi perlindungannya tidak," katanya.
Migran Justice, kata Tajuddin mendesak pemerintah untuk merevisi
Peraturan Presiden No 81 Tahun 2006 serta merevitalisasi fungsi
BNP2TKI. "Dalam rangka memberikan jaminan kepada buruh migran." katanya.
Akbar Tri Kurniawan
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/08/15/brk,20080815-130943,id.html
dinilai gagal melindungi buruh migran oleh Migrant Justice, Lembaga
Penelitian dan Advokasi Buruh Migran Indonesia. Rencananya Migrant
Justice akan menggelar unjuk rasa teatrikal hari ini (15/8) di depan
Istana Presiden mulai pukul 14.00 WIB.
Menurut Direktur Kampanye dan Monitoring Migrant Justice, Tajuddi
Ka'bah, pemerintah gagal melindungi tenaga kerja Indonesia dari
pelanggaran hak asasi manusia. "Pemerintah lebih tertarik kepada devisa
yang dihasilkan TKI," ujarnya saat dihubungi Tempo hari ini (15/8).
Dari siaran pers yang diterima Tempo lembaga ini mencatat pada tahun
ini ada 25 kasus kematian TKI, 13 orang terancam hukuman mati, 7500 TKI
dipenjara tanpa sebab yang jelas, 3000 orang dideportasi, dan 1000
orang menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking.
Lembaga ini juga menyoroti keberadaan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dinilai kurang
melindungi TKI di luar negeri. "Mereka hanya melakukan fungsi
penempatan TKI, tetapi perlindungannya tidak," katanya.
Migran Justice, kata Tajuddin mendesak pemerintah untuk merevisi
Peraturan Presiden No 81 Tahun 2006 serta merevitalisasi fungsi
BNP2TKI. "Dalam rangka memberikan jaminan kepada buruh migran." katanya.
Akbar Tri Kurniawan
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/08/15/brk,20080815-130943,id.html
