Presiden : Perjuangkan Produk Pertanian Indonesia Di WTO

7 Agustus 2008 | 16:28 WIB

Jakarta ( Berita ) :  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia harus memperjuangkan keadilan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) , agar produk pertanian Indonesia mendapat tempat.

Dalam pidatonya di hadapan pimpinan program pascasarjana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis [07/08] , Presiden Yudhoyono mengatakan Indonesia sering menjadi korban dari tatanan perdagangan dunia yang tidak adil.

"Ini juga harus kita perjuangkan, agar adil, sehingga petani kita dapat menikmati kenaikan harga pangan dunia," ujarnya.

Ekspor dan impor pangan, kata Presiden, pasti terjadi di negara mana pun termasuk Indonesia. Ketidaksesuaian antara permintaan dengan penawaran, lanjut dia, juga terjadi di negara mana pun di dunia termasuk Indonesia. "Ini suatu realitas di luar kekuasaan kita untuk mengontrol. Ini dunia nyata," ujarnya.

Pada pertemuan WTO di Jenewa, Swiss, pekan lalu, negara berkembang berseteru dengan negara maju soal subsidi pertanian yang diberikan negara maju di sektor pertanian. Negara berkembang juga memprotes larangan Uni Eropa yang tidak memperkenankan masuknya komoditi pertanian ke negara mereka.

Presiden Yudhoyono mengatakan pemerintah sudah memberikan subsidi benih dan pupuk kepada para petani agar mereka dapat menaikkan produktivitasnya.

Presiden mengklaim, pemerintahannya berhasil memimpin produktivitas pertanian hingga mencapai swasembada dengan angka dua  juta ton yang merupakan nilai tertinggi selama 13 tahun terakhir. "Waktu saya canangkan swasembada beras di Departemen Pertanian pada 2006 lalu, banyak yang tidak yakin. Tetapi, ternyata bisa," ujarnya.

Presiden mengingatkan jumlah penduduk Indonesia saat ini 230 juta orang dan dapat mencapai 300 juta jiwa pada 2025. "Sehingga, kita harus terus menerus menjalankan kebijakan ketahanan pangan ini," katanya.

Sebagai hasil pertemuan di Bogor pada 5-7 Agustus 2008, 136 pimpinan program pascasarjana dari 46 PTN se-Indonesia merekomendasikan beberapa langkah untuk ketahanan pangan.

Di antaranya diversifikasi pangan serta konsolidasi kekuatan petani kecil dan buruh tani. Mereka juga mengusulkan perluasan akses petani terhadap layanan kredit.

Presiden Yudhoyono dalam sambutannya berharap pendidikan pascasarjana terus memperbaiki mutu pendidikannya sehingga dapat memberi solusi untuk berbagai masalah negara.

 

Serukan Nasionalisasi Energi

Pimpinan Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia menyerukan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekspor energi dan melakukan nasionalisasi energi.

Dalam sambutan ketika diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Kamis, Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Khairil Anwar Notodiputro, menyatakan nasionalisasi energi mendesak dilakukan sebagai perwujudan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Untuk itu, kebijakan ekspor untuk sumber-sumber energi seyogyanya ditinjau ulang," katanya.

Ia juga menyerukan agar produksi sumber energi dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terutama kebutuhan rakyat Indonesia.

Pimpinan Program Pascasarjana PTN se-Indonesia juga mendorong penggunaan energi berbasis lokal melalui sumber energi terbarukan berupa komoditi pertanian.

Pimpinan Program Pascasarjana PTN se-Indonesia bertemu di Bogor pada 5-7 Agustus 2008. Sebanyak 136 peserta terdiri atas dekan dan direktur program pascasarjana dari 46 PTN menggelar diskusi dengan tema "Pangan dan Energi untuk Kedaulatan Bangsa."

Dalam pertemuan itu dibahas beberapa pokok masalah, yaitu pangan dan kedaulatan bangsa, ancaman krisis energi dan kedaulatan bangsa, dekonstruksi politik pertanian dan pedesaan dalam penanggulangan kemiskinan serta peningkatan akses, mutu, dan relevansi program pasca sarjana.

Dalam rekomendasinya, pimpinan program pascasarjana PTN se-Indonesia itu juga memberi beberapa solusi terkait ketahanan pangan, yaitu upaya diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi pertanian.

Solusi mereka ajukan untuk menanggulangi kemiskinan wilayah pertanian dan pedesaan di antaranya mengubah paradigma pembangunan berorientasi sumber daya alam serta perluasan akses petani terhadap kredit.

Presiden Yudhoyono menyatakan nasionalisasi energi harus dimaknai secara hati-hati. Ia mengaku pernah menggelar diskusi dengan para menteri terkait tentang wacana nasionalisasi energi.

"Kalau saya hari ini dengan gagah berani mengeluarkan dekrit untuk mengambil semua aset asing di negeri ini, kira-kira apa yang terjadi," katanya.

Pemerintah akan menghadapi berbagai masalah muncul dari gugatan investor asing karena kontrak yang tiba-tiba dibatalkan. "Kalau nasionalisasi dimaknai mengambilalih aset negara lain yang ada sejak era Bung Karno tanpa proses apa pun, akan ada persoalan menyangkut  kontrak," katanya..

Nasionalisasi, kata Presiden, harus dimaknai sebagai menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk itu, ia berjanji pemerintah akan mengupayakan keuntungan maksimal bagi negara dalam setiap kontrak kerjasama di masa mendatang.

Presiden berjanji menerima rekomendasi itu guna dibahas untuk menjadi bagian dalam kebijakan nasional.

Pertemuan dihadiri beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertanian Anton Apriantono dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendy. (ant )

 

http://beritasore.com/2008/08/07/presiden-perjuangkan-produk-pertanian-indonesia-di-wto/