Minggu, 31/08/2008 05:05 WIB
Dai Curhat Soal TKI Pada Wantimpres
Ramdhan Muhaimin - detikNews
(foto: Ramdhan M/Detikcom) Kuala Lumpur - Persoalan WNI di Malaysia selalu menjadi perhatian serius KBRI di Kuala Lumpur. Kehadiran salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, KH Ma'ruf Amin ke Malaysia dimanfaatkan Dubes RI, Dai Bakhtiar untuk curhat soal TKI.
"Ini kesempatan yang sangat baik karena bapak sebagai anggota Wantimpres. Jadi semoga bisa didiskusikan dengan anggota-anggota yang lain dan selanjutnya bisa disampaikan kepada Bapak Presiden," ujar Dai dalam sambutan Pengajian Akbar menyambut bulan Ramadhan di aula KBRI, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (30/8/2008).
Ma'ruf Amin diundang sebagai penceramah dalam pengajian tahunan yang diadakan oleh PPI Malaysia dengan KBRI.
Dalam acara yang dihadiri staf KBRI, pelajar Indonesia dan TKI itu, Dai menjelaskan sejumlah persoalan utama yang saat ini masih terus ditangani KBRI, salah satunya nasib TKI illegal di Malaysia. Menurutnya, masih banyaknya jumlah TKI illegal yang datang ke Malaysia disebabkan masih berkeliarannya oknum di Indonesia dan Malaysia mempermainkan para TKI.
Menurutnya Razia yang seringkali dilakukan hanya terhadap TKI ilegal di perkotaan. Padahal, TKI illegal paling banyak dijumpai di kilang-kilang dan ladang-ladang.
"Pemerintah Malaysia tidak berani merazia yang di kilang dan ladang, karena jumlahnya ratusan ribuan. Kalau mereka razia, bisa mengganggu perekonomian. Jadi cuma yang di kota yang dirazia," katanya.
"Padahal kalau mendengarkan keluhan para TKI itu, mereka tidak ada niat untuk datang ke Malaysia melanggar undang-undang dan datang tanpa ikut aturan yang berlaku. Para oknum itu baik di Tanah Air maupun di imigrasi Malaysia memanfaatkan ketidaktahuan mereka," cetusnya..
Masalah lain, lanjut mantan Kapolri tersebut, puluhan ribu warga NAD saat ini terancam dideportasi hingga Januari 2009 mendatang. Dai menjelaskan, saat ini ada 24 ribu warga NAD pemegang kartu tsunami. Kartu tersebut diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada warga NAD yang menjadi korban musibah tsunami sejak 2004 dan menjadi pendatang di Malaysia. Namun masa berlaku kartu tersebut sudah habis pada Agustus tahun ini.
"Pemerintah Malaysia menolak memperpanjang masa berlaku kartu mereka, dan mereka dibari batas waktu untuk kembali ke Indonesia sampai akhir Januari. Kami sudah siapkan administrasi kepulangan mereka," ujar Dai.
Bahkan selain itu Dai menjelaskan, masih ada puluhan ribu lagi warga NAD yang ingin pulang sedangkan mereka bukanlah pemegang kartu tsunami. "Karena bukan pemegang kartu tsunami, sekarang mereka menghadapi persoalan hokum," kata Dai.
Mendengar keluhan Dai, Ma'ruf berjanji membawa semua persoalan tersebut untuk disampaikan kepada Presiden SBY.
"Mudah-mudahan saya bisa bicarakan ini dengan kawan-kawan di Wantimpres dan menyampaikannya kepada Presiden. Karena ini juga termasuk masalah bangsa, meski ada di Malaysia," pungkas Ma'ruf.
(rmd/rdf)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/31/050542/997545/10/dai-curhat-soal-tki-pada-wantimpres
Dai Curhat Soal TKI Pada Wantimpres
Ramdhan Muhaimin - detikNews
(foto: Ramdhan M/Detikcom)
"Ini kesempatan yang sangat baik karena bapak sebagai anggota Wantimpres. Jadi semoga bisa didiskusikan dengan anggota-anggota yang lain dan selanjutnya bisa disampaikan kepada Bapak Presiden," ujar Dai dalam sambutan Pengajian Akbar menyambut bulan Ramadhan di aula KBRI, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (30/8/2008).
Ma'ruf Amin diundang sebagai penceramah dalam pengajian tahunan yang diadakan oleh PPI Malaysia dengan KBRI.
Dalam acara yang dihadiri staf KBRI, pelajar Indonesia dan TKI itu, Dai menjelaskan sejumlah persoalan utama yang saat ini masih terus ditangani KBRI, salah satunya nasib TKI illegal di Malaysia. Menurutnya, masih banyaknya jumlah TKI illegal yang datang ke Malaysia disebabkan masih berkeliarannya oknum di Indonesia dan Malaysia mempermainkan para TKI.
Menurutnya Razia yang seringkali dilakukan hanya terhadap TKI ilegal di perkotaan. Padahal, TKI illegal paling banyak dijumpai di kilang-kilang dan ladang-ladang.
"Pemerintah Malaysia tidak berani merazia yang di kilang dan ladang, karena jumlahnya ratusan ribuan. Kalau mereka razia, bisa mengganggu perekonomian. Jadi cuma yang di kota yang dirazia," katanya.
"Padahal kalau mendengarkan keluhan para TKI itu, mereka tidak ada niat untuk datang ke Malaysia melanggar undang-undang dan datang tanpa ikut aturan yang berlaku. Para oknum itu baik di Tanah Air maupun di imigrasi Malaysia memanfaatkan ketidaktahuan mereka," cetusnya..
Masalah lain, lanjut mantan Kapolri tersebut, puluhan ribu warga NAD saat ini terancam dideportasi hingga Januari 2009 mendatang. Dai menjelaskan, saat ini ada 24 ribu warga NAD pemegang kartu tsunami. Kartu tersebut diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada warga NAD yang menjadi korban musibah tsunami sejak 2004 dan menjadi pendatang di Malaysia. Namun masa berlaku kartu tersebut sudah habis pada Agustus tahun ini.
"Pemerintah Malaysia menolak memperpanjang masa berlaku kartu mereka, dan mereka dibari batas waktu untuk kembali ke Indonesia sampai akhir Januari. Kami sudah siapkan administrasi kepulangan mereka," ujar Dai.
Bahkan selain itu Dai menjelaskan, masih ada puluhan ribu lagi warga NAD yang ingin pulang sedangkan mereka bukanlah pemegang kartu tsunami. "Karena bukan pemegang kartu tsunami, sekarang mereka menghadapi persoalan hokum," kata Dai.
Mendengar keluhan Dai, Ma'ruf berjanji membawa semua persoalan tersebut untuk disampaikan kepada Presiden SBY.
"Mudah-mudahan saya bisa bicarakan ini dengan kawan-kawan di Wantimpres dan menyampaikannya kepada Presiden. Karena ini juga termasuk masalah bangsa, meski ada di Malaysia," pungkas Ma'ruf.
(rmd/rdf)
http://www.detiknews.com/read/2008/08/31/050542/997545/10/dai-curhat-soal-tki-pada-wantimpres
