BIREUEN, KAMIS — Ratusan anak bawah lima tahun di wilayah Kabupaten Bireuen terindikasi mengalami gizi buruk. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak menganggarkan satu sen pun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten ini untuk menanggulangi permasalahan ini. Sebagian besar APBD Kabupaten Bireuen digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Amren Rahim, ditemui di kantornya pertengahan pekan ini, mengatakan, pokok persoalan munculnya kasus gizi buruk di Bireuen adalah kemiskinan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap gizi serta makanan sehat masih sangat rendah.
Anak-anak banyak tidak terurus karena faktor kemiskinan. Selain itu, faktor pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah akan kesehatan menjadi sebab penunjang lainnya.
Dia mengatakan, Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya merupakan produsen penghasil protein hewani yang sangat tinggi, terutama yang berasal dari ikan segar maupun sapi atau lembu. Banyaknya kenduri-kenduri yang dilakukan di desa-desa, menurut Amren, seharusnya bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, yaitu tingginya tingkat gizi buruk pada balita di wilayah kabupaten ini.
Data hasil pemantauan status gizi (PSG) Dinkes Kabupaten Bireuen tahun 2008 menyebutkan, sekitar 117 anak balita di wilayah ini masuk dalam kategori gizi buruk dari total 3.863 anak balita atau sekitar 2,8 persen (berdasarkan perhitungan berat badan dibandingkan dengan usia). Sementara itu, penderita gizi buruk pada tahun 2005 berjumlah 204 dari total 3.330 balita atau sekitar 6,1 persen. Jumlah itu semakin turun pada tahun 2006, yaitu menjadi 293 penderita dari total 5.999 anak balita yang ada di wilayah ini atau sekitar 4,8 persen. Jumlah anak balita penderita gizi buruk pada tahun 2007 sebanyak 413 orang dari total 9.323 balita yang ada (4,4 persen).
Amren mengatakan, minimnya pengetahuan para ibu tentang makanan sehat dan higienis menjadi penyebab asupan gizi terhadap anak-anak mereka menjadi sangat kurang. Semakin jauh tempat tinggal satu keluarga dari pusat kesehatan masyarakat atau pusat pemerintahan, bisa dipastikan pengetahuan masyarakat soal gizi semakin kurang. "Karena akses informasi sangat sedikit," tutur Amren.
Data yang sama menyebutkan, kecamatan yang paling banyak memiliki balita dengan kondisi gizi buruk adalah Kecamatan Jeumpa, yaitu 26 orang. Kemudian Kecamatan Juli (16 orang), Kecamatan Jeunib (12 orang), dan Kecamatan Gandapura (13 orang).
Mahdi Muhammad
