BIREUEN, KAMIS - Koordinator Gizi Subdinas Kesehatan Keluarga Dinkes Bireuen, Saifuddin, mengatakan, untuk tahun 2008 ini, pemerintah kabupaten sama sekali tidak memberikan porsi anggaran bagi perbaikan gizi anak-anak balita yang terpapar kasus gizi buruk ini.
"Baru-baru ini ada satu kasus yang ditangani, yaitu kasus marasmus.. Dia sudah dirujuk ke rumah sakit umum daerah Bireuen. Tapi, sekarang berhenti karena kekurangan biaya. Statusnya kami sudah tidak tahu lagi," katanya, ketika ditemui di Bireun, Kamis (11/9).
Dia mengatakan, pada tahun 2007 lalu memang Dinkes Kabupaten Bireuen menerima bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu peningkatan penyuluhan di pos pelayanan terpadu yang ada di desa-desa. Dana sebesar Rp 50.000 per bulan per posyandu itu, menurut Saifuddin, sangat tidak mencukupi karena hanya sekitar 198 dari total sekitar 586 posyandu yang mendapatkan bantuan. "Akhirnya, jumlah yang diberikan ke masing-masing posyandu tidak persis Rp 50.000 karena dibagi merata ke 500-an posyandu. Sekarang sudah tidak ada lagi," katanya.
Untuk tahun 2008 ini, menurut Saifuddin, tidak adanya dana membuat para petugas tidak memiliki anggaran untuk melakukan pencarian terhadap balita dengan kondisi tersebut. Termasuk memantau kondisi para balita yang pernah mendapatkan perawatan di rumah sakit karena kasus izi buruk. "Karena sebagian besar ada di daerah yang sulit dijangkau. Tidak di dekat kota," katanya.
Dia menambahkan, tahun lalu, tercatat sebanyak enam orang balita masuk dalam kategori marasmus dan kwashiorkor. "Tapi, sekarang sudah tidak terpantau lagi," ujarnya.
Direktur Lingkar Studi Pembangunan Nasional Bireuen, Marbawi, ditemui di kantornya mengatakan, ketiadaan anggaran untuk bidang kesehatan, terutama untuk perbaikan gizi masyarakat, seharusnya tidak boleh terjadi.
MHD
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network
